Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Mereka Hanya Orang Gak Berguna di KPK, Titik!

Mereka Hanya Orang Gak Berguna di KPK, Titik! Kredit Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso
Warta Ekonomi, Jakarta -

Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas, Feri Amsari, menilai bahwa empat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selain Firli Bahuri, tidak berguna. Hal tersebut dia sampaikan menyusul polemik 75 pegawai berintegritas yang terpaksa non aktif akibat tes wawasan kebangsaan (TWK).

"Tidak bisa dilihat apapun sikap dan pilihan. Lebih banyak dari mereka sebagai orang yang tidak berguna saja di KPK," kata Feri di Jakarta, Jumat (14/5/2021).

Baca Juga: Parah! Gara-Gara Mengusik Firli Bahuri, Orang Ini Jadi Korban Seperti Novel Baswedan Dkk

Dia menyebut, bahwa pimpinan KPK saat ini tidak lagi menganut prinsip kolektif kolegial lantaran empat pimpinan lain hanya menuruti keputusan Firli Bahuri. Dia mengibaratkan, kalau empat pimpinan yang tidak memiliki sikap itu hanya boneka yang digerakkan oleh kepentingan yang sama terhadap Firli Bahuri.

"Inilah anehnya, empat pimpinan lain tidak memahami kolektif kolegial," kata Feri yang merupakan pegiat antikorupsi ini. 

Lebih lanjut, Feri juga menyesalkan sikap Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang sepertinya acuh terhadap permasalahan yang tengah terjadi. Dia mengatakan, kalau Dewas juga menjadi bagian dari "permainan" yang kali ini terjadi di tubuh lembaga antirasuah tersebut.

"Bagi saya, Dewas KPK dari dulu sudah dicurigai merupakan bagian dari permainan ini. Itu sebabnya, tidak banyak di antara dewas yang bersikap tegas," katanya.

Seperti diketahui, TWK yang diikuti 1.351 pegawai KPK itu sukses menyingkirkan 75 pegawai berintegritas semisal penyidik senior, Novel Baswedan, Ketua Wadah Pegawai KPK yang juga penyidik Yudi Purnomo, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti-Korupsi KPK Giri Suprapdiono dan Kasatgas KPK Harun Al-Rasyid. Mereka dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) berdasarkan tes tersebut.

KPK kemudian menerbitkan Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021 tentang Hasil Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan. Surat tertanda Ketua KPK Firli Bahuri dan salinannya ditandatangani Plh Kepala Biro SDM Yonathan Demme Tangdilintin itu memerintahkan pegawai yang tidak lolos untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawab mereka kepada atasan langsung.

Penyelidik Harun Al Rasyid menyebut, keputusan penyelenggaran TWK tidak dibuat oleh seluruh pimpinan lembaga antirasuah tersebut. Dia mengungkapkan, bahwa Ketua KPK Firli Bahuri-lah yang getol mendorong agar dilakukannya tes tersebut.

"Saya beberapa kali komunikasi dengan pimpinan yang lain, dan ini sudah dinyatakan oleh pimpinan lainnya ternyata bahwa di KPK itu sudah tak ada kolegial, Ketua KPK yang gigih dan getol mendorong untuk dilakukannya tes wawasan kebangsaan," kata Harun dalam keterangannya.

Baca Juga: Perang Komentar Soal Tes KPK, 'Ocehan' Ngabalin Picu Kemarahan Muhammadiyah

Dia mengatakan, Firli tidak mendengar nasihat empat pimpinan KPK lainnya. Harun juga menyebut Firli pintar membangun narasi publik serta mengatur strategi untuk membuat para pimpinan KPK yang lain diam untuk menjelaskan tes itu.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Lestari Ningsih

Bagikan Artikel: