KSP: Upaya Kerja Sama Institusi Mendukung Tata Kelola Perkebunan Sawit

Warta Ekonomi, Jakarta -

Indonesia memiliki peran yang paling strategis dalam menyuplai kebutuhan minyak nabati global melalui minyak kelapa sawit dan produk turunannya. Sebagai produsen minyak sawit utama di dunia, Indonesia juga merupakan negara produsen utama minyak sawit berkelanjutan yang berlandaskan prinsip dan kriteria berkelanjutan yang berlaku universal.

Data Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) mencatat, pada tahun 2020, produksi minyak sawit mentah berkelanjutan (Certified Sustainable Palm Oil/CSPO), bersertifikat RSPO diperkirakan sekitar 15,19 juta ton dengan 52%-nya berasal dari Indonesia. Angka ini belum termasuk yang bersertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan International Sustainability and Carbon Certification (ISCC).

Baca Juga: Kelapa Sawit Layak Jadi Industri Esensial Nasional

Lantaran memiliki peranan besar dalam perdagangan internasional, minyak sawit asal Indonesia kerap mendapatkan sorotan dan tudingan negatif akan keberadaannya. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi bersama dalam mengelola produksi minyak sawit nasional agar dapat menyuplai kebutuhan pasar minyak sawit secara berkelanjutan.

Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah melalui strategi pungutan dana CPO Supporting Fund (CSF) yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Melalui BPDPKS, strategi pembangunan minyak sawit nasional dilakukan dengan mendorong adanya pertambahan nilai dari CPO yang dihasilkan Indonesia.

Deputi II Kantor Staff Presidenan (KSP), Abetnego Tarigan, mengatakan bahwa melalui pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, praktik budi daya kelapa sawit di perkebunan kelapa sawit milik petani akan menghasilkan hasil panen Tandan Buah Segar (TBS) yang lebih baik.

"Produktivitas hasil panen perkebunan kelapa sawit milik petani akan menjadi lebih baik dan masa depannya akan lebih sejahtera," kata Abetnego seperti dilansir dari InfoSAWIT. Lebih lanjut Abetnego Tarigan menjelaskan, upaya kerja sama dan konsolidasi berbagai institusi perlu dilakukan untuk mendukung tata kelola perkebunan kelapa sawit yang lebih baik.