Pengembangan Pola Kemitraan Melalui Inkubasi Bisnis Berbahan Sawit

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pengembangan pola-pola kemitraan perkebunan sawit rakyat perlu dilakukan guna menjawab persoalan terkait lemahnya bargaining position petani dalam rantai tata niaga kelapa sawit. Salah satu pengembangan pola kemitraan yang bisa dilakukan ialah dengan mengembangkan inkubasi berbahan dasar sawit.

Pola kemitraan perkebunan kelapa sawit ini dibangun untuk menyinergikan petani dengan korporasi, baik BUMN maupun swasta. Tujuannya adalah untuk terus mendorong pertumbuhan dan pemerataan kesempatan ekonomi dalam perkebunan kelapa sawit serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Baca Juga: Lidi Sawit dari Riau Terbang ke India dan Pakistan

Dalam menjaga kestabilan harga sawit, pemerintah tengah dan terus mengembangkan kebijakan yang mendorong domestic demand dari produk sawit, antara lain penggunaan biodiesel (B30).

"Kebijakan B30 ini merupakan bagian dari upaya pemerintah agar pembangunan berkelanjutan rendah karbon dapat terus dilaksanakan," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam webinar dan kick off: Kemitraan Inkubasi Bisnis Berbahan Dasar Sawit untuk Peningkatan Pendapatan UKMK Sawit Pasaman Barat pada Rabu (13/10).

Program B30 telah berkontribusi dalam upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) untuk sekitar 23,3 juta ton karbon dioksida (CO2) pada tahun 2020. Selain itu, dengan luas tutupan kelapa sawit sebesar 16,3 juta hektare dapat menyerap sekitar 2,2 miliar ton CO2 dari udara setiap tahun.

Pemerintah berkomitmen untuk mendukung program B30 pada tahun 2021 dengan target alokasi penyaluran sebesar 9,2 juta kiloliter. Dengan kebijakan tersebut, target 23 persen bauran energi yang berasal dari Energi Baru Terbarukan (EBT) pada tahun 2025 sebagaimana ditetapkan dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) akan dapat tercapai.

Terkait pencapaian Sustainable Development Goals, peran minyak sawit dalam mencapai target yang telah disepakati secara global, antara lain sebagai sumber energi bersih dan terbarukan yang mendukung ketahanan energi nasional, penyediaan bahan makanan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, serta pengurangan ketimpangan sosial dan ekonomi.

Pemerintah juga tetap berkomitmen untuk melakukan peremajaan (replanting) sebanyak 540.000 ribu hektare kebun kelapa sawit milik petani hingga tahun 2024. Terutama untuk meningkatkan produktivitas kebun sawit rakyat yang sebelumnya kurang dari 3-4 ton/ha.

"Saya berharap agar BPDPKS terus mendukung kemitraan semacam ini dan bisa memfasilitasi agar kebun masyarakat bisa makin baik dan kelapa sawit makin berkontribusi terhadap perekonomian masyarakat," tutup Airlangga.