Tak Cukup Isu Negatif, Sawit Juga Dikaitkan dengan Masyarakat Adat

Warta Ekonomi, Jakarta -

Di tengah pandemi Covid-19, kelapa sawit tidak hanya berhadapan dengan tudingan bernilai minus dari berbagai aspek, tetapi akhir-akhir ini juga dikaitkan dengan kehidupan masyarakat adat.

Padahal, sejak dikembangkan pada lebih dari 100 tahun yang lalu, industri perkebunan kelapa sawit melalui indikator, produktivitas, ekspor, serta konsumsi domestik yang meningkat mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia yang juga meningkat.

Baca Juga: Korindo Klaim Bukti Tak Bakar Lahan untuk Perluasan Lahan Sawit

Terkait hal tersebut, Ketua Umum Gapki, Joko Supriyono, mengatakan, "Industri sawit di Indonesia terus berkembang dan meningkat dan akan terus berkembang, Ini sangat bagus dan kami meyakini industri sawit tetap menjadi industri unggulan. Bahkan di tengah pandemi Covid-19, sektor industri lain mengeluh, tetapi industri sawit tetap survive, operasional tetap berjalan meskipun pasar melemah. Kita masih bisa mengelola sehingga kinerja industri sawit tetap positif."

Seiring dengan perkembangan industri sawit, tantangan tentunya juga bertambah, seperti isu eksploitasi tenaga kerja, isu HAM, dan isu masyarakat adat yang masih sangat-sangat panas.

"Beberapa waktu lalu, saya bertemu dengan Duta Besar Uni Eropa (UE). Isu tenaga kerja sebetulnya disponsori oleh ILO, HAM juga disponsori oleh United Nation (UN), dan isu masyarakat adat juga disponsori oleh lembaga/badan dunia," ujar Joko.

Lebih lanjut Joko menegaskan, ketiga isu tersebut harus menjadi perhatian pelaku usaha sawit dan petani yang menjadi tambahan social risk. Untuk itu, Joko menekankan pelaku usaha sawit harus terus menyuarakan pada pemerintah bahwa posisi masyarakat adat harus jelas.

"Dalam UU di Indonesia, masyarakat adat belum clear. Karena isu sosial terus digerakan dengan adanya isu masyarakat adat, kemudian ada klaim tanah. Klaim tanah sekarang nuansanya menjadi klaim masyarakat adat. Bahkan, kebun yang usianya sudah mencapai ratusan tahun diklaim Masyarakat Adat," tegasnya.

Dan, yang tak kalah penting untuk diperhatikan adalah petani sawit yang jumlahnya mencapai 4 juta, sebagian besar juga berasal dari masyarakat lokal. "Jadi, jangan sampai ada masyarakat lokal yang sudah mati-matian merawat kebun ternyata kebunnya bermasalah. Kalau dilihat dari sejarahnya, bisa disebut masyarakat adat," kata Joko.