Mahfud Terima Tokoh Masyarakat yang Minta Madura Dilepas dari Jawa Timur

Warta Ekonomi, Jakarta -

Sejumlah tokoh masyarakat Madura menemui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD di kantornya, Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu, 18 November 2020. Rombongan terdiri dari ulama, pimpinan pondok pesantren, para rektor perguruan tinggi se-Madura, dan sejumlah anggota DPRD.

Kepada Mahfud yang juga berasal dari daerah itu, mereka memintanya memperjuangkan keinginan masyarakat Madura agar Madura menjadi provinsi terpisah dari Jawa Timur.

"Kami mohon bapak Profesor Mahfud MD untuk bersama-sama mengawal. Kami juga minta kepada bapak profesor untuk menjadi figur utama proses Madura menjadi provinsi," kata Ketua Panitia Nasional Persiapan Pembentukan Provinsi Madura, Ahmad Zaini, dikutip dari keterangan pers Kemenko Polhukam.

Selain itu, Ahmad Zaini juga menitipkan pesan untuk Presiden Joko Widodo agar infrastruktur di Madura mendapat perhatian. Khususnya terkait pembangunan jalan lintas Madura agar diperlebar atau dibuatkan jalan tol.

"Bapak Menko mohon disampaikan ke Bapak Presiden, Bapak Presiden itu membuat tol di seluruh Indonesia. Hanya Madura yang tidak dibuatkan tol, sedangkan jalannya sendiri sempit bapak tahu sendiri. Kami awal 2020 pernah mengajukan ke bapak presiden minta supaya dibuatkan jalan pintas atau jalan tol yang tandatangan kiai-kiai, tapi sampai sekarang belum ada proses. Jadi mohon kepada Bapak Mahfud disampaikan ke bapak presiden," tambah Ahmad Zaini.

Dia menjelaskan untuk memenuhi persyaratan pemekaran, saat ini tim Persiapan Pembentukan Provinsi Madura, sedang menyiapkan pemekaran Kabupaten Pamekasan untuk menjadi Kota Madya.

Terkait rencana pemekaran, Mahfud menegaskan sejak beberapa tahun lalu, dia ikut terlibat dalam pembahasan rencana pemekaran Provinsi Madura. Menurut Mahfud, kendala-kendala administratif harus segera diselesaikan. Apalagi, kata Mahfud, tokoh-tokoh Madura saat ini sudah lebih kompak, termasuk bupati dan DPRD nya.

"Saya kira kalau Madura sudah memenuhi syarat nanti tinggal dibawa ke DPRD Jawa Timur. Saya kira tidak terlalu sulit asal syarat-syarat minimal itu sudah terpenuhi," ujar Mahfud.