Megawati Tuai Kritikan Rangkap BPIP dan BRIN, Anak Buah Belain Bos Hasto: Keputusan Jokowi Tepat

Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mendapat banyak kritikan gara-gara rangkap jabatan sebagai ketua dewan pengarah di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tak terima Mega diserang, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sibuk membela.

Mega ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN pada Rabu pekan lalu, bersamaan dengan reshuffle kabinet. Sebelum ini, Mega sudah lama menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP. Penunjukan ini mamantik kritikan dari beberapa pihak. Ada yang menyebut, pembentukan BRIN sarat dengan politik. Ada juga yang menyebut Mega tidak cocok dengan jabatan baru itu.

Baca Juga: Bulan Madu Megawati-Nadiem Selesai, Reshuffle Kelar, Mas Menteri Langsung Dihajar PDIP

Merespons hal ini, Hasto angkat bicara. Dia menyebut, keputusan Jokowi itu sudah tepat.

Di awal pembelaannya, Hasto bicara panjang lebar mengenai sikap para pendiri bangsa yang telah menempatkan konsep kemajuan Indonesia melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. "Beliau semua kental dengan tradisi sebagai pembelajar yang baik yang kedepankan riset dan inovasi,” kata Hasto, kemarin.

Buktinya, lanjut Hasto, demi kemajuan bangsa, Bung Karno menempatkan lebih dari 600 doktor peneliti untuk merancang Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Artinya, ayah Mega itu sangat perhatian terhadap sains dan teknologi demi misi kemanusiaan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat Indonesia, serta sumbangsih Indonesia bagi dunia.

"Ilmu pengetahuan dan teknologi oleh Bung Karno selalu ditempatkan dalam konteks kemajuan dan kejayaan Indonesia Raya,” ujarnya.

Lalu, apa hubungannya dengan Mega? Menurut Hasto, konsep Bung Karno terkait peran riset dan inovasi dilanjutkan Mega. Dia mengklaim, selain ketum parpol, Mega merupakan orang yang paling konsisten menyuarakan pentingnya penguasaan ilmu-ilmu dasar, riset, dan inovasi. "Agar terus memperjuangkan peningkatan anggaran penelitian 5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB)," ucap Sekjen PDIP dua periode itu.

Apalagi, Presiden ke-5 RI itu merupakan penggagas terbentuknya BRIN. "Riset dan inovasi harus digerakkan oleh ideologi bangsa agar Indonesia benar-benar berdaulat, berdikari, dan bangga dengan jati diri kebudayaannya. BRIN adalah babak baru bagi kemajuan Indonesia Raya," ungkapnya.

Pembentukan Dewan Pengarah BRIN itu tertuang dalam Perpres BRIN. Fungsinya menjadi pagar aktivitas keilmuan agar tetap berlandaskan ideologi Pancasila. Sehingga, siapa pun yang menjadi Ketua Dewan Pengarah BPIP otomatis akan menjadi Ketua Dewan Pengarah BRIN.

Kepala BRIN Laksana Tri Handoko menjelaskan, secara filosofis, Indonesia harus berlandaskan ideologi Pancasila. Jadi, wajar jika Ketua Dewan Pengarah BRIN diemban Ketua Dewan Pengarah BPIP. “Karena konteksnya, yang menjaga ideologi bangsa ini kan secara hukum di negara ini adalah BPIP. Jadilah otomatis, ya ex officio saja,” kata Laksana.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Dedi Kurniasyah menilai, pembelaan Hasto untuk Mega terbilang wajar. Sebab, Hasto adalah anak buah Mega, Anak buah membela bosnya bukan hal baru.

"Pembelaan normatif sebagai Sekjen pada ketumnya, meskipun rangkapnya jabatan Megawati di BRIN dan BPIP perlu dikritik," ujarnya, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Sedangkan Dewan Penasihat Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) Herlambang P Wiratraman mengaku tak terkejut dengan penempatan Mega di BPIP dan BRIN. Sejak awal, pihaknya sudah membaca arah kepentingan politik untuk menempatkan sains di bawah kekuasaan.

Dia menganggap, tak ada relevansi menempatkan Dewan Pengarah BPIP sebagai Dewan Pengarah BRIN. "Apa yang kita saksikan hari ini justru bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan akademik, karena potensinya otoritas kekuasaan akan banyak campur tangan," tuding Herlambang.