Kredit Foto: Antara/Aprillio Akbar
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membantah tuduhan Program Organisasi Penggerak (POP) dengan anggaran Rp595 miliar minim sosialisasi.
Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Kemendikbud, Praptono, mengatakan program ini sudah disiapkan cukup lama atau sekitar awal bulan Maret 2020 lalu.
"Sejak 9 Maret, program sudah dirilis. Pada 16 Maret pendaftaran dimulai sampai tanggal 16 April," kata Praptono di Jakarta, belum lama ini.
Baca Juga: Memohon-mohon Maaf, Nadiem Minta NU, Muhammadiyah, PGRI...
Sejak dibuka pendaftaran secara online, ada 4.000 lebih organisasi yang melakukan aktivasi. Kemudian dilakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi hingga proposal.
"Ketika pandemi Covid-19 ada keluhan beberapa lembaga kesulitan melengkapi administrasi. Kita perpanjang lagi dua pekan, jadi tidak benar kalo minim sosialisasi apalagi hanya waktu dua hari," katanya.
Selain itu, ia membantah kabar Sampoerna Foundation dan Tanoto Foundation yang mendapatkan program POP dibiayai dari program APBN. Menurutnya, sejak awal kedua lembaga tersebut mengatakan akan membiayai program dari program sendiri.
"Kategori gajah, macan, kijang merupakan dasar tuntutan pada praktik baik dan bukti-bukti yang telah mereka persembahkan," ujarnya.
Dalam kesempatan ini, ia menyesalkan sikap NU, Muhammadiyah, dan PGRI yang secara tegas keluar dari Program POP. Padahal, Kemendikbud telah menyiapkan program bagi 70 ribu guru lebih.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Cahyo Prayogo
