Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Tuntut Pemerintah Beri Kejelasan Dalang Demo, SBY: Kalau Tidak, Dianggap Hoaks

Tuntut Pemerintah Beri Kejelasan Dalang Demo, SBY: Kalau Tidak, Dianggap Hoaks Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menanggapi isu dalang kericuhan demo tolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Hal ini mencuat setelah pernyataan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hingga Badan Intelijen Negara (BIN) yang mengaku tahu dalang demo rusuh tersebut.

SBY mengatakan bahwa hubungannya dengan Airlangga dan BIN sejauh ini baik. Begitu pun hubungannya dengan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Baca Juga: SBY Tantang Pemerintah Ungkap Penunggang Demo Tolak UU Cipta Kerja

"Saya kok tidak yakin kalau Pak Airlangga, Pak Luhut atau BIN yang dimaksud itu saya. Hubungan saya dan Pak Airlangga selama ini baik, dengan Pak Luhut juga baik, dengan BIN juga baik. Tidak ada masalah. Saya tidak yakin kalau BIN ini menganggap saya ini musuh negara," kata SBY dalam tayangan sebuah video di akun YouTube resminya yang diunggah Senin petang (12/10/2020).

Meski demikian, SBY meminta agar pemerintah mengungkap identitas yang disebut sebagai dalang yang menggerakkan aksi unjuk rasa. Dengan kejelasan pengungkapan kasus, publik pun bisa tahu.

"Saya kira enggak lah kalau ditanyakan begitu yang paling baik, ya tanyakan kepada beliau-beliau itu. Siapa yang dimaksud aktor yang menunggangi yang menggerakkan dan membiayai itu? Mungkin kalau tidak ada kejelasan, ini tidak baik," ujarnya.

Namun, menurutnya, jika tak ada kejelasan, rakyat akan saling menaruh kecurigaan satu sama lain. Kata dia, hal itu tidak baik bagi stabilitas negara jika masyarakatnya saling curiga. SBY juga menyatakan negara harus mengungkap dan menyebutkan secara jelas. Sebab, jika tidak, negara akan dianggap melakukan kebohongan.

"Lebih bagus kalau memang menggerakkan, menunggangi, membiayai, itu oleh negara dianggap kejahatan, melanggar hukum dan hukum harus ditegakkan, lebih baik disebutkan. Kalau tidak nanti dikira negara melakukan hoax nanti tidak bagus," lanjut Presiden RI ke-6 itu.

SBY menambahkan, negara tak boleh membiarkan rakyat menduga-duga tanpa ada kejelasan. Di samping itu, negara juga tidak boleh main tuduh secara sepihak tanpa didasari bukti yang jelas.

"Karena kita harus percaya pada pemerintah kita. Kita harus put trust, kepercayaan kepada pemerintah kita untuk menjalankan tugas-tugasnya. Kalau rakyat nanti menganggap ini kok main tuduh negara, pemerintah menjadi tidak bagus," ujarnya.

Dia berharap agar sekali lagi para menteri dan BIN harus menjelaskan pernyataan yang disampaikan di depan masyarakat. Etika ini penting karena pejabat pemimpin negara sedang mengembang amanah.

"Kalau saya ditanya ya seperti itu, tapi yang paling bisa menjawab, yang paling bisa mengklarifikasi semuanya ini ya beliau-beliau dan saya yakin beliau kalau ditanya oleh pers oleh rakyat pasti mau menjelaskan. Itulah etika yang harus dimiliki siapa pun yang sedang mengemban amanah memimpin negeri ini," ujar SBY.

Baca Juga: Kader Gerindra Gantikan AWK Sebagai Anggota DPD RI, De Gadjah: Efektif Kawal Kebijakan dan Pembangunan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Puri Mei Setyaningrum

Bagikan Artikel: