ISPE-BIN Diskusikan Tantangan Embargo Vaksin pada Halalbihalal Virtual

Warta Ekonomi, Jakarta -

INDEF School of Political Economy Business and Intelligence Network (ISPE-BIN) mengadakan halalbihalal virtual dalam rangka menjaga semangat silaturahmi sesama alumni sekaligus diskusi santai dengan tema "Tantangan Embargo Vaksin: Pertaruhan Pemulihan Ekonomi dan Herd Immunity" pada Sabtu (22/5/2021).

Dalam diskusi tersebut, alumni ISPE angkatan 30 Muhammad Iqbal Hafizon membuka pengantar diskusi yang berawal dari kekhawatiran terhadap nasionalisme vaksin atau upaya suatu negara dengan kapasitas pengadaan vaksin tinggi, tetapi hanya untuk populasi negaranya sendiri.

Baca Juga: Kesenjangan Vaksin Negara Kaya dan Berkembang, Jokowi Berikan Sorotan di KTT Kesehatan Global

"Ini bisa memunculkan global vaccines inequity. Distribusi vaksin yang tidak merata, khususnya ke negara berkembang," jelas Iqbal.

Indonesia termasuk negara yang memiliki performa vaksinasi yang baik dibanding negara lainnya. Akan tetapi, masih ada banyak masalah yang harus dihadapi oleh Pemerintah Indonesia. Salah satunya mengenai situasi nasional pascamudik.

Meskipun telah melakukan pelarangan mudik, sayangnya mobilitas masyarakat tetap tinggi. Tercatat ada sekitar 1,5 juta pemudik sepanjang periode larangan mudik Lebaran. Selain itu, mobilitas pariwisata juga tinggi. Bahkan, menurut Iqbal, ada perselisihan antara pemerintah pusat dan daerah atas siapa yang bertanggung jawab soal mobilitas pariwisata.

Lebih lanjut Iqbal menyampaikan perihal vaksinasi yang sudah mulai memasuki tahap tiga. Vaksin tahap tiga diperuntukkan bagi masyarakat golongan rentan yang berada di zona merah. Akan tetapi, Iqbal mempertanyakan definisi dari golongan rentan dalam target prioritas vaksin tersebut.

Belum jelasnya definisi operasional kelompok rentan akan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan. Selain itu, jika prioritas utama vaksinasi tahap tiga diperuntukkan hanya bagi golongan rentan di zona merah, dikhawatirkan akan timbul ketimpangan. Kemudian penerjemahan pemerintah tentang kelompok rentan kurang memerhatikan keterbatasan akses pelayanan kesehatan sebagai komponen utama.

Akhmad Solikin, salah satu anggota ISPE-BIN, menanggapi pengantar yang disampaikan Iqbal. Menurutnya, kondisi yang telah dipaparkan Iqbal bisa menjadi masalah yang serius.

Dia mengaitkan keterbatasan supply vaksin dengan kunci pemulihan ekonomi. Ada tiga kunci pemulihan ekonomi yang dia sampaikan, yaitu interfensi kesehatan atau vaksinasi, senjata APBN, dan reformasi struktural.

"Oleh karena itu, vaksinasi sebenarnya merupakan salah satu dari jurus andalan, tetapi memang agak sulit," tutur Akhmad.