Perusahaan Smelter Asing pada Nakal, PKS Semprit Anak Buah Luhut: Kerjanya Ngapain Aja?

Warta Ekonomi, Jakarta -

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mengkritik Satgas Pengawas Harga Pokok Mineral (HPM) yang dinilai belum optimal melaksanakan tugas.

Akibatnya, sampai hari ini masih ada perusahaan peleburan dan pemurnian (smelter) bijih nikel yang tidak mematuhi ketentuan Peraturan Menteri (Permen) ESDM 11/2020, yang di dalamnya mengatur tata niaga dan harga nikel domestik yang harus mengacu pada HPM.

Politisi PKS ini mendesak Satgas HPM agar lebih tegas menindak pengusaha smelter, terutama smelter asing, yang tidak mematuhi Permen 11/2020. Pasalnya selama pengusaha smelter tidak patuh pada ketentuan yang ditetapkan, maka banyak pengusaha nikel lokal dirugikan. 

Baca Juga: Penyebab Harga BBM Tak Turun Terbongkar, PKS Desak BPK dan KPK Kuliti Pertamina

Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Minerba, Asosiasi Penambang Nikel, Batu Bara, Surveyor, Selasa (22/9) terungkap bahwa selama ini para pengusaha smelter masih berlaku sewenang-wenang dalam menentukan kadar dan harga bijih nikel. Tidak jarang penambang nikel lokal masih menerima harga jual nikel jauh di bawah HPM.

Menanggapi hal tersebut Mulyanto minta pemerintah segera mengevaluasi kerja Satgas HPM yang dibentuk oleh Menko Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

"Harusnya Satgas HPM itu bersikap tegas dalam menegakkan atuan HPM sehingga kepentingan pengusaha nikel lokal dapat terlindungi," tegasnya melalui keterangan resminya yang diterima redaksi Warta Ekonomi, Rabu (23/9/2020).

Mulyanto menilai selama ini pemerintah sudah banyak memberi fasilitas kemudahan bagi pengusaha smelter. Seharusnya kemudahan itu digunakan untuk menciptakan iklim kerja sama yang adil dan saling menguntungkan antara pengusaha smelter dengan penambang nikel lokal. Bukan malah mempersulit kepentingan salah satu pihak.

"Menurut saya ini adalah ketidakadilan yang kasat mata. Pemerintah harus bertindak tegas," ujar Mulyanto.