Menteri Basuki: Penanganan Banjir Perlu Langkah Kolaboratif Melalui Kegiatan Multisektoral

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, penanganan banjir harus dilakukan secara menyeluruh lewat kegiatan multisektoral yang  melibatkan  seluruh  pemilik kepentingan  dengan  visi  bersama  untuk menyelesaikan masalah secara berkelanjutan. 

“Penyebab timbulnya banjir yang tersebar di banyak sektor masih belum sepenuhnya teridentifikasi, dan belum ditangani secara efektif. Pendekatan yang dilakukan masih sektoral, dan hanya menangani gejala yang muncul dalam sektor tertentu saja.Terjadi ketidakselarasan di antara kegiatan-kegiatan di satu sektor dan di sektor-sektor yang lain,” kata Menteri Basuki dalam sambutannya yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah dalam Webinar Nasional Dewan Sumber Daya Air (SDA) bertajuk "Kenapa Banjir?”, Kamis (18/2/2021). 

Baca Juga: Jalankan Program Tanggung Jawab Sosial, PNM Salurkan Bantuan ke Korban Banjir Jombang

Sebagai contoh, disebutkan banyak kawasan yang dilanda banjir pada dasarnya merupakan dataran banjir yang seharusnya hanya boleh dikembangkan secara terbatas. 

“Saat dilanda banjir, penanganan dilakukan bersifat teknikal, seperti membuat kolam dan pompa. Hal ini memicu pembangunan di daerah tersebut yang selanjutnya menyebabkan banjir dengan kerugian yang jauh lebih besar,” ujarnya. 

Menurut Menteri Basuki, penanganan banjir secara teknikal memang penting dan perlu,namun memiliki keterbatasan dan tidak dapat menyelesaikan masalah secara jangka panjang. “Ketika parameter rancangannya berubah dan/atau terlampaui, maka penanganan tersebut menjadi sangat rentan untuk gagal,” tuturnya. 

Untuk itu, kegiatan visioning adalah kegiatan awal yang amat penting untuk dapat menumbuhkan dan membangun komitmen seluruh pemilik kepentingan kepada suatu  ‘Visi dan Tujuan Bersama’.

“Jika visi dan tujuan bersama tidak terbentuk,  maka sulit membangun komitmen yang kuat antar-sektor. Saat terjadi sedikit hambatan, pelaksanaan program akan berhenti dan  tujuan pembangunan menjadi tidak tercapai,” ungkapnya.