Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Tolak Keras Perpanjangan PSBB Total, PDIP Cecar Anies Baswedan

Tolak Keras Perpanjangan PSBB Total, PDIP Cecar Anies Baswedan Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth, menilai perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Total sangat tidak efektif dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Jakarta, melainkan akan memperburuk keadaan.

Pasalnya, sambung pria yang kerap disapa Kent, lonjakan kasus Covid-19 masih terus terjadi meskipun Pemprov DKI telah menerapkan PSBB Total. Saat ini, kasus positif Covid-19 di Jakarta masih berada di angka 1.000 per hari.

Baca Juga: PSBB Diperpanjang, Ini yang Disiapkan Pemprov DKI

"Kasus positif Covid-19 di Jakarta terus melonjak walaupun sudah dilakukan penerapan PSBB Total selama dua pekan kemarin. Saat ini, secara total di Jakarta positif Covid-19 mencapai 68.927 kasus," kata Kent dalam keterangannya, Sabtu (26/9/2020).

Melonjaknya kasus positif Covid-19 di Jakarta selama PSBB Total, kata Kent, tidak terbukti menekan angka penyebaran virus tersebut, melainkan menambah angka pasien yang terpapar Covid-19. "Artinya, memang tidak efektif Pemprov DKI memperpanjang PSBB Total. Yang ada akan memperburuk perekonomian DKI Jakarta dan akan bisa memicu angka PHK besar- besaran," tegasnya.

Menurut Kent, terjadinya hal tersebut karena kurangnya sosialisasi dari Pemprov DKI Jakarta. Salah satu contoh konkret adalah dengan mengganti layanan iklan komersial di transportasi umum dengan menampilkan imbauan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19 dengan memakai masker, dan lain sebagainya kepada masyarakat Jakarta yang mayoritas masih menggunakan transportasi umum, seperti kereta api, angkutan kota (angkot), bus TransJakarta, dan MRT. Selain itu juga bisa melakukan sosialisasi secara massif ke seluruh kampung-kampung.

"Layanan iklan tentang imbauan disiplin protokol kesehatan untuk memutus mata rantai Covid-19 harus diperbanyak karena transportasi umum bisa dibilang adalah sebuah wadah yang paling dekat dengan masyarakat luas. Saya yakin pengguna transportasi umum akan berubah mindset-nya, begitu juga secara psikologi akan menjadi doktrin tersendiri supaya output-nya bisa disiplin dalam menjalani protokol kesehatan dalam memutus mata rantai Covid-19. Sosialisasi harus terus digalakkan," tutur Kent.

Hingga saat ini, Kent juga menilai Pemprov DKI tidak ada ketegasan terhadap para pelanggar protokol kesehatan Covid-19, di mana saat ini masih banyak warga yang mengabaikannya.

"Jika perlu sanksi yang diberikan kepada pelanggar kesehatan berupa kurungan badan agar mereka jera. Saya yakin hal itu akan ampuh dan efektif jika dilakukan untuk membuat angka penyebaran virus corona menurun. Tapi sebelum dilaksanakan wajib melakukan sosialisasi dahulu kepada warga agar tidak ada resistensi di kemudian hari, dan jika perlu bisa di lakukan jam malam," sambungnya.

Kent menilai, penerapan PSBB tidak tepat sasaran seperti razia masker di dalam mobil pribadi pada saat menyetir sendiri. Hal itui sangat tidak efektif dan tidak tepat karena kondisi di dalam mobil bisa dibilang lebih aman.

"Razia masker saat di dalam mobil pribadi pada saat menyetir sendiri sangat tidak tepat. Kalau tidak pakai masker di mobil pribadi terus dirazia, apa dasarnya? Bisa tertular dari mana dan menularkan ke siapa? Karena Covid-19 ini menular sudah pasti lewat droplet dari lawan bicara kita. Jadi kalau menyetir mobil sendirian tidak pakai masker bisa tertular dari mana dan bisa menularkan ke siapa? Jelas di dalam mobil pasti lebih aman, daripada di luar, aturan ngawur seperti ini wajib untuk dievaluasi," tuturnya.

Kent juga meminta kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan lebih fokus untuk mengetatkan razia di pasar tradisional dibandingkan melakukan razia masker kepada pengguna kendaraan pribadi. Pasalnya, saat ini berdasarkan data dari Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI), ada 336 pedagang yang berjualan di 52 pasar DKI Jakarta terkonfirmasi positif Covid-19 sejak Maret hingga 22 September 2020 lalu.

"Saat ini pasar-pasar tradional kurang jadi fokus penertiban protokol kesehatan, banyak pedagang dan pembeli yang saya lihat masih tidak memakai masker dan cuek. Intinya mereka masih tidak percaya bahwa Covid-19 itu ada dan ini sangat berbahaya sekali. Jadi, seharusnya Pak Anies harus lebih intens di pasar pasar tradisional serta bisa melakukan sosialisasi tentang bahaya penularan Covid-19 dan membuat protokol kesehatan ketat di pasar-pasar tradisional supaya para pedagang dan pembeli paham serta bisa kooperatif disiplin dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19," tegas Kent.

Kent pun merasa aneh jika mantan menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menyampaikan alasan bahwa kenaikan jumlah kasus positif Covid-19 karena makin banyak warga yang dilakukan rapid test maupun swab test sehingga sangat wajar jika angkanya naik.

"Saya merasa aneh dengan statement Pak Anies ini, memang benar kalau dilakukan tes secara massif, pasti kurva pasien positif Covid-19 itu akan naik. Permasalahannya apa solusinya? Saya yakin sekali kalau langkah sosialisasi dan sanksi tegas yang saya sarankan dijalankan dengan fokus dan serius pasti akan bisa menurunkan kurva positif Covid-19. Pak Anies harus fokus betul dan berani melakukan terobosan yang out of the box supaya bisa mendapatkan hasil baik dan maksimal," ketus Kent.

Kent mengimbau kepada warga Jakarta khususnya, jika hendak berpergian agar benar-benar mengindahkan protokol kesehatan Covid-19, seperti jaga jarak, memakai masker, dan menyiapkan hand sanitizer.

"Saya mengimbau tak henti-hentinya kepada warga DKI Jakarta, wajib menaati protokol kesehatan Covid-19 dengan disiplin di mana pun berada. Penyebaran virus akan terhenti jika dari diri kita yang benar-benar disiplin terhadap diri sendiri. Jangan bosan dan malas dalam melakukan standar protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun atau membawa hand sanitizer. Kita wajib bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri dan orang lain," pungkasnya.

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Puri Mei Setyaningrum

Bagikan Artikel: