Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Pemerintah Kembali Datangkan 2 Juta Lebih Vaksin Pfizer

Pemerintah Kembali Datangkan 2 Juta Lebih Vaksin Pfizer Kredit Foto: Antara/Fakhri Hermansyah
Warta Ekonomi, Jakarta -

Indonesia mendatangkan 2.000.700 dosis vaksin Pfizer dalam bentuk jadi. Setibanya di Tanah Air, vaksin Pfizer akan langsung didistribusikan ke 12 Provinsi.

"Pembelian vaksin ini untuk menjaga stok vaksin. Saat ini vaksin yang diterima Indonesia 280.527.920 vaksin baik dalam bentuk bahan baku maupun vaksin jadi," ujar Juru Bicara Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmizi dalam keterangan tertulis, Ahad (10/10).

Ia mengatakan vaksin gelombang ke-87 tersebut tiba melalui dua Bandara, yakni Soekarno-Hatta dan Juanda Jawa Timur.

Vaksin melalui Bandara Soekarno-Hatta akan didistribusikan ke Dinas Kesehatan (Dinkes) Kepulauan Riau, Dinkes Jambi, Dinkes Bengkulu, Dinkes Riau, Dinkes Sumatera Utara, Dinkes Aceh, Dinkes Nusa Tenggara Timur, Dinkes Kalimantan Selatan, Dinkes Nusa Tenggara Barat, Dinkes Gorontalo, dan Dinkes Jawa Barat. Adapun vaksin yang melalui Bandara Juanda akan didistribusikan ke Dinkes Jawa Timur.

Pemerintah terus mengoptimalkan percepatan penyebarluasan vaksin ke seluruh daerah di Indonesia, sehingga bisa menyentuh sampai masyarakat terpencil dan terluar.

"Pemerintah terus berupaya keras dalam mengamankan stok vaksin dan mempercepat distribusinya ke seluruh Indonesia termasuk distribusi yang dikirimkan langsung ke propinsi untuk memperpendek rantai distribusi dan mempercepat akses serta pemerataan berbagai jenis/merek vaksin bagi seluruh masyarakat," kata Nadia.

Pemerintah terus mendorong pemerintah daerah, terutama yang capaian vaksinasinya masih rendah, untuk melakukan percepatan dan perluasan program vaksinasi terutama untuk kelompok masyarakat rentan seperti kelompok lansia.

Menurut Nadia, masih ada beberapa daerah yang rendah cakupannya baik untuk vaksinasi dosis satu maupun dosis dua untuk lansia, seperti di Sumatra Barat, Aceh, Papua, dan Maluku Utara.

"Saya berharap strategi dapat disusun sesuai dengan permasalahan atau hambatan yang spesifik di masing-masing wilayah untuk meningkatkan cakupan pada kelompok rentan ini berdasarkan ketersediaan vaksin di daerah masing masing," katanya.

Sebelumnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) kembali menerbitkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) bagi vaksin Covid-19. BPOM mengeluarkan EUA untuk produk vaksin Covid-19 baru dengan nama dagang Zifivax.

Siti Nadia Tarmizi mengatakan, saat ini pemerintah belum ada rencana untuk menggunakan vaksin ini dalam waktu dekat. "Sampai sekarang belum ada rencana penggunaan vaksin Anhui atau Zifivax dalam program vaksinasi," kata Nadia, Jumat (8/10).

Namun, tak menutup kemungkinan vaksin ini nantinya dapat digunakan oleh pemerintah. Sebab, sudah ada EUA yang dikeluarkan oleh BPOM.

"Bisa saja karena, kan, sudah ada EUA jadi bisa beredar di Indonesia. Sampai saat ini kita ketahui ada beberapa merek vaksin yang sdh mendapatkan izin edar, " ujar Nadia.

Sebelumnya, Kepala BPOM Penny K. Lukito mengatakan, vaksin Zifivax belum diindikasikan untuk penggunaan booster.

Ke depannya apabila akan digunakan sebagai vaksin booster, baik vaksin Zifivax maupun vaksin lainnya harus melalui uji klinik booster yang dilakukan setelah diketahui data respons imun persisten dari uji klinik primer. Penggunaan vaksin dengan indikasi booster dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan BPOM.

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Ferry Hidayat

Bagikan Artikel: