Dukung Interpelasi PSI ke Anies Baswedan, Ray Rangkuti: Biar Warga Jakarta Tahu

Warta Ekonomi, Jakarta -

Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima Indonesia) Ray Rangkuti mendukung DPRD DKI Jakarta menggunakan hak interpelasi terhadap Gubernur DKI Anies Baswedan. Dengan begitu, warga mengetahui kendala penanganan dan permasalahan banjir Jakarta.

Sebelumnya, Fraksi PSI DPRD DKI mengajukan hak interpelasi terhadap Anies atas penanganan banjir. Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Justin Untayana menganggap Anies lalai menangani banjir.

Baca Juga: PSI Mau Interpelasi Anies Baswedan, PDIP: Kenapa Sekarang?

"Saya kira bagus juga langkah yang ditempuh PSI agar penyelesaian penanganan banjir tidak seperti tambal sulam. Warga Jakarta tentu perlu tahu, apa masalah yang dihadapi sehingga seolah penanganan banjir seperti jalan di tempat," ujarnya, Jumat (26/2/2021).

Dia menilai, sebatas mengandalkan sedotan pompa dan mengeruk aliran sungai hanya bersifat sementara dalam penanganan banjir. Banjir selalu akan datang, sekalipun waktu tergenang banjir dapat dikurangi.

"Tentu dibutuhkan solusi lebih dari sekadar memendekkan waktu banjirnya, tapi juga memastikan banjir Jakarta tidak terulang dalam kondisi apapun. Sebab, masalah banjir Jakarta sudah diprediksi sejak lama, bahkan sejak zaman VOC berkuasa," ungkap Ray.

Jika terlaksana, DPRD DKI perlu mempertanyakan mengenai komunikasi Pemprov DKI dan pemerintah pusat mengenai penanganan banjir. Pasalnya, telah banyak program ditawarkan untuk mencegah banjir, tetapi hasilnya belum berbuah manis.

"Perlu juga menanyakan mengapa hubungan dengan pemerintah pusat seperti tidak berjalan, kurang koordinasi, dan malah saling menyalahkan. Pun begitu dengan pemda sekitaran DKI. Berbagai proyek penanggulangan banjir yang sudah dicanangkan jauh-jauh hari, mengapa harus mandek," terang Ray.

"Termasuk di dalamnya adalah normalisasi. Seperti apa, sudah dilaksanakan atau belum, mengapa kalau pilihannya normalisasi kok airnya tetap dipompa. Dipompa ke mana, di buang di mana? Kalau toh akhirnya dibuang ke laut, mengapa tidak dibuat saja saluran yang mengalirkan limpahan air langsung ke laut. Pertanyaan-pertanyaan tadi layak diungkap dalam forum intereplasi," kata Ray.

Sementara, PSI mengkritisi ketidakjelasan masterplan penanggulangan banjir, ketidakseriusan pembebasan lahan normalisasi, dan kebingungan kosakata serta mandeknya normalisasi maupun naturalisasi sungai yang tidak ada kemajuan sama sekali. Padahal, Anies telah menjabat selama 3,5 tahun, tetapi justru mendorong revisi RPJMD untuk menghapus normalisasi dari RPJMD.

Pemprov DKI yang dikomandoi Anies juga dianggap lamban melakukan pembebasan lahan yang bertujuan normalisasi sungai. Ini juga penyebab utama terhambatnya upaya Kementerian PUPR melakukan pekerjaan konstruksi di lapangan.

"Saat itu, Pemprov DKI tidak bersedia mencairkan anggaran normalisasi dengan alasan defisit. Tapi di Desember 2019 dan Februari 2020 Gubernur malah mencairkan anggaran commitment fee Formula E sebesar Rp560 miliar. Bertahun-tahun anggaran banjir tidak menjadi prioritas sama sekali," ungkap Justin.

Dia menyoroti tidak adanya solusi dari Anies, justru mantan Mendikbud itu dianggap hanya membicarakan tentang penyebab banjir dan evakuasi korban banjir. Seperti saat menjelaskan penyebab banjir di Kemang, Jakarta Selatan karena Kali Krukut yang meluap.

"Saat terjadi banjir di Kemang pada tahun 2016, Dinas Sumber Daya Air dan Dinas Cipta Karya telah mendata ratusan bangunan di Kemang yang akan ditertibkan untuk melebarkan Kali Krukut menjadi 20 meter. Namun, rencana ini berhenti di pemerintahan Anies Baswedan," ucap Justin.