Pelanggaran IMB Dicuekin, Anies Didesak Copot Kasatpol PP

Warta Ekonomi, Jakarta -

Sejumlah massa dari Jakarta Development Watch (JDW) menggelar aksi demonstrasi di kantor Balaikota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (22/7/20).

Massa JDW mempertanyakan kenapa pihak berwenang tak kunjung melakukan pembongkaran terhadap bangunan rumah tinggal di Jalan Sekolah Duta III/PC 26 Komplek Pondok Indah, RT 04/14 Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan yang proyek pembangunannya dikeluhkan warga.

Baca Juga: Rumah Elite di Pondok Indah Langgar IMB, Anies Lembek Bertindak?

Sementara sesuai surat Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) Jakarta selatan dengan nomor Surat 3090/-1758 tertanggal 21 November 2019 yang ditujukan pada Kepala Satuan Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan, sudah diperintahkan untuk membongkar paksa bangunan tersebut dan sudah sesuai peraturan Gubenur DKI Jakarta no 128 tahun 2012 tentang Pengenaan Sanksi Pelanggaran Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

"Tidak kunjung dilakukan pembongkaran, padahal bangunan itu menyalahi IMB. Padahal itu rekomendasi teknis dari Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (Citata) Jakarta selatan," kata Koordinator Aksi, Fikri Ahmad di sela-sela demonstrasi.

Fikri mengatakan, berdasarkan rekomendasi teknis Sudin Citata, bangunan itu telah melanggar jarak bebas depan dan jarak bebas samping.

"Jadi, tembok bangunan melewati batas ketentuan IMB,” tegasnya.

Oleh karenanya berdasarkan Pergub 279 tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (Citata), pihak Suku Dinas Citata Jakarta selatan sudah meminta Satpol PP untuk menertibkan bangunan tersebut.

Namun, kata dia, sampai saat ini bangunan tersebut tak kunjung dibongkar hingga kemudian Sudin Citata kembali melayangkan surat ke Satpol PP untuk segera melakukan pembongkaran.

"Namun lagi-lagi tak kunjung dibongkar juga. Padahal bangunan tersebut jelas melanggar aturan IMB sesuai peta operasional bangunan, kalau bangun itu tidak boleh melebihi garis samping jalan bangunan dan jalan," ungkap Fikri.

Fikri menuturkan, menurut Informasi diduga Kepala Satpol DKI Jakarta Arifin banyak melakukan intervensi terhadap Satpol PP Jakarta Selatan, sehingga bangunan tersebut tak kunjung dibongkar. 

"Tentu saja ini membuat citra buruk bagi pemerintahan Anies Baswedan yang peraturannya tidak dihiraukan warga Jakarta, serta adanya oknum pejabat Satpol PP yang menghalang-halangi proses pembongkaran tersebut," sebutnya.