Negeri Paman Sam Siap Sokong Proyek Infrastruktur RI Senilai US$327 M

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (Menlu AS), Mike Pompeo menegaskan kesiapan untuk memperkuat kerja sama di sektor ekonomi dengan Indonesia. Hal ini disampaikan usai melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Jakarta.

"Kami sepakat kedua negara dengan skala ekonomi besar harus meningkatkan perdagangan. Ada lebih banyak yang dapat kami investasikan di sini terutama di sektor digital, energi dan infrastruktur. Saya akan melakukan yang terbaik untuk mewujudkannya," kata Pompeo dalam keterangan pers virtual dari Gedung Pancasila, Kamis (29/10/2020).

Pompeo mengungkapkan beberapa waktu lalu CEO United States International Development Finance Corporation (IDFC) telah melakukan pembicaraan. Terkait hal ini, dia menyebut AS siap untuk mendukung proyek infrastruktur di Indonesia.

Baca Juga: Jokowi Inginkan AS sebagai True Friend of Indonesia

"Kami siap untuk mempromosikan investasi sektor swasta yang dapat mendukung rencana presiden Widodo untuk menggunakan US$327 miliar untuk lebih dari 250 proyek infrastruktur," ujarnya

Selain itu, Pompeo menyebut sektor swasta membutuhkan insentif untuk membantu negara menciptakan kemakmuran bagi rakyatnya. Dia memuji reformasi Indonesia yang mendorong kemajuan tersebut, juga dalam berbagai kebijakan pemberantasan korupsi dan peningkatan transparansi.

Sementara, Menlu Retno juga mengungkapkan kesepakatan kedua negara untuk memperkuat kerja sama ekonomi, khususnya dalam rantai pasokan global dan pemulihan ekonomi.

"Saya kembali menggarisbawahi pentingnya fasilitas GSP, yang tidak hanya membawa keuntungan bagi Indonesia tapi juga bagi bisnis AS," kata Retno pada kesempatan yang sama.

Generailized System of Preferences (GSP) adalah sistem tarif preferensial yang menyediakan pengurangan tarif bagi berbagai produk impor ke AS. Retno juga mengundang AS untuk lebih banyak berinvestasi di Indonesia.

"Saya mendorong bisnis AS untuk berinvestasi lebih banyak di Indonesia, termasuk untuk proyek di pulau terluar Indonesia, seperti Pulau Natuna," ungkap Menlu.