Penanganan Covid-19 Kacau Balau, Muhammadiyah Desak Jokowi Turun Tangan Langsung

Warta Ekonomi, Jakarta -

Dorongan agar Pilkada 2020 ditunda semakin deras. Kini permintaan itu datang dari Muhammadiyah. Permintaan itu disampaikan Sekretaris Umum Abdul Mu;ti dalam sebuah konferensi pers di Jakarta pada Senin (21/9/2020).

Ia mengatakan terkait dengan Pilkada 2020, Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengimbau Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera membahas secara khusus dengan Kementerian Dalam Negeri, DPR, dan instansi terkait agar pelaksanaan Pilkada 2020 ditinjau kembali jadwal pelaksanaannya maupun aturan kampanye yang melibatkan kerumunan massa.

Dia mengatakan pandemi Covid-19 yang belum berakhir dan demi keselamatan bangsa serta menjamin pelaksanaan yang berkualitas, KPU hendaknya mempertimbangkan dengan seksama agar Pilkada 2020 ditunda pelaksanaannya sampai keadaan memungkinkan.

Baca Juga: Demokrat Terheran-heran dengan PDIP: Kemaren Tolak PSBB Anies, Tapi Gak Mau Tunda Pilkada

Baca Juga: Faisal Basri Teriak Rakyat Butuh Panglima Perang Full Time Bukan Sambilan, Nyentil Opung Luhut?

"Keselamatan masyarakat jauh lebih utama dibandingkan dengan pelaksanaan Pilkada yang berpotensi menjadi klaster penularan Covid-19," ucap Abdul Mu'ti.

Tidak hanya meminta penundaan pelaksanaan pilkada, Muhammadiyah juga mendorong Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi secara menyeluruh penanganan Covid-19. Bahkan jika diperlukan dapat mengambil alih dan memimpin langsung agar lebih efektif, terarah, dan maksimal.

"Kehadiran Presiden sangat diperlukan di tengah gejala lemahnya kinerja dan sinergi antarkementerian. Presiden perlu mengevaluasi para menteri agar meningkatkan performa dan profesionalitas kerja sehingga tidak menimbulkan liabilitas pemerintahan dan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, khususnya kepada presiden," tegasnya.

Muhammadiyah menilai perlu adanya kebijakan yang tegas dan menyeluruh dalam penanganan Covid-19 secara nasional agar keadaan terkendali.

Selain itu, niscaya diutamakan bahwa penyelamatan jiwa manusia merupakan sesuatu yang terpenting dari lainnya sebagaimana perintah konstitusi agar pemerintah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.