Daerah Diminta Atur Skala Prioritas Vaksinasi By Name By Address Agar Tak Rebutan

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan salah satu upaya terakhir menanggulangi COVID-19 adalah melalui program vaksinasi. Tujuan utama dari vaksinasi adalah membangun kekebalan kelompok atau herd immunity. 

Hal itu, menurutnya, hanya akan efektif untuk memutus rantai penularan jika 2/3 minimal populasi memiliki antibodi untuk melawan COVID-19. Untuk itu, perlu diberikan pemahaman bagi masyarakat bahwa vaksin bukanlah obat.

Baca Juga: Guru Diusulkan Masuk Prioritas untuk Dapatkan Vaksinasi Covid-19

Prinsipnya, kata dia, vaksinasi adalah memasukkan antigen COVID-19 ke dalam tubuh untuk memancing kekebalan tubuh agar mengeluarkan antibodi yang spesifik mengenali dan bisa menghancurkan COVID-19. Tito mengakui, Indonesia memiliki tantangan tersendiri untuk mencapai herd immunity efektif karena faktor luas wilayah.

"Nah, untuk bisa mewujudkan bahwa 2/3 populasi bisa memperoleh antibodi pada waktu yang sama jelas memerlukan percepatan," kata Tito dalam keterangan resminya, Selasa, (26/1/2021).

Salah satu upaya percepatan itu yakni dengan melakukan mobilisasi dan keserempakan antara pusat dan daerah. Hal ini baik provinsi maupun kabupaten/kota, termasuk sampai ke desa-desa. 

Tito menginstruksikan pemerintah daerah untuk mempersiapkan infrastruktur di daerah masing-masing, mulai dari fasilitas kesehatan, pengadaan vaksinator, hingga monitoring.

"Selain fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, sarana prasarananya yang di-drop dari pusat mana yang kira-kira perlu diadakan oleh daerah. Ada mata anggaran kesehatan sebagai urusan wajib, urusan pemerintah wajib, tolong ini dipersiapkan untuk membantu pemerintah pusat," ujar Tito.

Tito menekankan, dirinya dan jajaran Kemendagri mendukung langkah-langkah Menteri Kesehatan dalam mengendalikan pandemi ini. Untuk itu, dalam program vaksinasi, dia berharap agar daerah juga memiliki skala prioritas melalui pengaturan data by name by address, cross checking seperti yang diaplikasikan dalam pilkada lalu untuk menentukan kategori mana yang didahulukan dalam menerima vaksin.

"Nanti pada saat penyuntikan massal sesuai dengan kebijakan Bapak Menkes, siapa dulu, profesi mana yang didahulukan, itu by name by address. Mereka nanti bisa diundang di tempat, Puskesmas mana, sehingga sudah jelas pembagiannya, tidak terjadi penumpukan, rebutan untuk minta divaksin," katanya.