Dukung Digitalisasi Ekonomi Syariah, Menkominfo: Pemerintah Siapkan Infrastruktur dan Fasilitasi

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kemajuan teknologi digital menjadi salah satu pendorong penciptaan ekosistem ekonomi syariah digital serta industri fintech syariah. Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin menekankan pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan perekonomian dan keuangan syariah, khususnya di tengah pandemi Covid-19.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan pemerintah berupaya tulang punggung migrasi ke sektor digital dengan membangun infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, Kementerian Kominfo juga menyiapkan beragam program untuk mendukung digitalisasi ekonomi syariah di Indonesia.

Baca Juga: Startup WGSHub Bidik Potensi Ekonomi Digital 2025

"Kami tentu terus mendorong apa yang telah disampaikan oleh Bapak Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin untuk memanfaatkan pemanfaatan teknologi digital. Menyediakan infrastruktur ICT yang memungkinkan enabler ekosistem digital nasional kita," ungkapnya saat memberikan sambutan dalam Ijtima Sanawi Dewan Pengawas Syariah se-Indonesia 2021, secara daring dari Rumah Dinas Widya Chandra, Jakarta Selatan, Kamis (2/12/2021).

Menkominfo menyatakan, keberadaan teknologi digital mendorong peningkatan keuangan sosial syariah. "Terutama dalam hal pembayaran zakat, infaq, sedekah, dan wakaf secara online, mempercepat mekanisme audit online, serta menahan laju penurunan kinerja penjualan produk industri halal," jelasnya.

Menurut Menteri Johnny, dalam perekonomian syariah, inklusi sosial menjadi prasyarat sebelum penerapan inklusi finansial. "Masyarakat perlu memiliki daya untuk berkontribusi dalam lanskap literasi publik sebagai unsur sosial sehingga memberikan nilai pada roda perekonomian dan mendapatkan pemasukan yang dapat digunakan untuk bergabung dalam sektor keuangan," jelasnya.

Oleh karena itu, integrasi dana komersial dan dana modal sosial atau dana sosial, menjadi penting diupayakan bersama untuk memperkuat dan mengembangkan ekosistem syariah yang lebih optimal. "Integrasi dana sosial tersebut dilaksanakan melalui teknologi digital yang memiliki potensi besar untuk menjadi enabler dalam mengintegrasikan kedua aspek tersebut, aspek sosial dan aspek komersial," tandas Menkominfo.

Digitalisasi Ekonomi Syariah

Peluang digitalisasi ekonomi syariah menurut Menteri Johnny sangat terbuka lebar. Mengutip data Bank Indonesia, Menkominfo menyatakan digitalisasi justru telah berhasil mungkin transaksi produk halal selama periode Mei hingga Desember tahun 2020 lalu. Selama tahun 2020, metode pembayaran transaksi produk halal di e-commerce tercatat didominasi oleh uang elektronik dan transfer bank masing-masing sebesar 42,1% dan 23,08% dari total keseluruhan pangsa pasar produk halal dalam platform e-commerce.

"Dengan nilai transaksi perdagangan elektronik kumulatif yang tumbuh, bahkan meningkat sebesar 49,52% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya tahun 2019," jelasnya.

Menurut Menteri Johnny, Kementerian Kominfo telah menyusun Peta Jalan Indonesia Digital Tahun 2021-2024. Dalam peta jalan itu, empat sektor pilar strategis, yaitu infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital menjadi perhatian utama pemerintah. Dari empat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam total sekitar 100 inisiatif utama yang disusun di dalam peta Jalan Indonesia Digital 2020-2021 2024 tersebut.

"Pilar infrastruktur digital ini penting yang memungkinkan enabler seluruh digital ecosystem kita. Bapak Presiden Joko Widodo memberikan guidance dan directive yang sangat tegas harus memperkecil disparitas digital wilayah. Kita harus menghadirkan ICT Infrastructure di seluruh wilayah Tanah Air, termasuk di desa dan kelurahan di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal atau 3T," ujarnya.

Menurut Menkominfo, pemerintah telah membangun jaringan tulang punggung kabel serat optik Palapa Ring, bahkan akan meluncurkan Satelit Republik Indonesia I dengan kapasitas 150 Gbps. Termasuk penyediaan akses internet di 150.000 titik layanan publik pemerintah, kesehatan, dan pendidikan.

"Di akhir tahun 2022 nanti seluruh desa dan kelurahan di Indonesia sebanyak 83.548 akan bisa melayani dengan akses internet. Dengan demikian, ekosistem digital di titik-titik terdepan layanan pemerintahan dan pelayanan publik bisa kita gerakkan dengan lebih baik, termasuk fintech, digital banking, electronic health, digital education technology (edutech), dan aspek-aspek layanan masyarakat maupun pemerintahan lainnya seperti smartcity," jelasnya.