Presiden Jokowi Itu Orang yang Tepat untuk Lakukan Intervensi: Agar Taji KPK Enggak Rontok

Warta Ekonomi, Jakarta -

Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKopi Kunto Adi Wibowo angkat suara terkait Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tak mau dilibatkan dalam permasalahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Seperti diketahui, 56 pegawai KPK yang tak aktif itu akan segera diberhentikan per 30 September 2021.

Menurut Kunto Adi Wibowo, keresahan melemahkan lembaga antikorupsi telah dirasakannya sejak lama.

"Sebenarnya preseden ini sudah dibicarakan sejak revisi UU KPK 2019, kemudian Mahkamah Konstitusi (MK) juga menolak beberapa uji materiil," ujar Kunto Adi Wibowo sebagaimana dikutip dari GenPI.co.

Baca Juga: Jokowi Tegaskan Tolak Jabatan 3 Periode, Sekjen JokPro Acungi Jempol

Bahkan, menurut Kunto Adi Wibowo, kala itu orang-orang berpendapat bahwa KPK yang menjadi ASN dikhawatirkan menjadi masalah bagi independensi penyidik maupun pegawai KPK.

"Sudah sekhawatir itu, eh ternyata masih lolos juga UU KPK. Setelah itu ujungnya ada TWK yang memunculkan kisruh tentang pemecatan para pegawai," jelasnya.

Menurut Kunto Adi Wibowo, publik sudah merasa bahwa KPK akan segera dilemahkan. Oleh sebab itu, Kunto Adi Wibowo berharap Jokowi mengambil alih dan memperkuat lembaga antirasuah.

"Karena revisi UU KPK itu menyatakan bahwa lembaga antirasuah di bawah eksekutif maka Presiden Jokowi orang yang tepat untuk mengintervensi," tegasnya.

Kunto Adi Wibowo juga berharap agar tren melemahkan KPK berhenti. Sebab, gigi lembaga antirasuah akan rontok jika proses melemahkan ini terus menjadi tren dan dibiarkan begitu saja.

"Bahkan, KPK bisa juga dipakai sebagai alat politik menjelang 2024. Jangan sampai ini terjadi," pungkasnya.

Baca Juga: Pakai Rompi Tahanan KPK, Tangan Diborgol, Azis Syamsuddin Dijebloskan ke Sel