Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Wishnutama Sampai Mohon-Mohon, Nasib Pariwisata Bali Ada di Tangan Luhut!

Wishnutama Sampai Mohon-Mohon, Nasib Pariwisata Bali Ada di Tangan Luhut! Kredit Foto: Ist
Warta Ekonomi, Jakarta -

Momentum libur panjang dan cuti bersama akhir tahun 2020 dinilai sebagai peluang bagi dunia pariwisata untuk bangkit dari keterpurukan akibat pandemi Covid-19. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Wishnutama Kusubandio pun mengatakan, para pelaku usaha pariwisata sangat berharap banyak dari momentum libur akhir tahun ini.

Wishnutama mengatakan, di Bali, khususnya Benoa, tingkat pemesanan sejumlah hotel sampai Desember 2020 sudah mencapai 80 persen. Sementara di Nusa Dua, pemesanan sudah mencapai sekitar 40 persen dan kemungkinan akan terus meningkat. Baca Juga: Gegara Edhy, Jokowi dan Prabowo Hadapi Dilema

"Artinya, pariwisata kita sebetulnya sangat menjanjikan tapi memang para pelaku pariwisata sangat betul-betul berharap dengan liburan akhir tahun ini," katanya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Pengembangan Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas di Jakarta, Jumat (27/11). Baca Juga: Luhut Gak Terima: Masa Kalah sama Thailand? Gak Ada Cerita

Kendati harapan itu sangat tinggi, pemerintah sampai saat ini belum memutuskan kepastian libur dan cuti bersama Desember 2020. Meski, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengusulkan untuk memangkas cuti bersama akhir tahun dengan alasan untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Wishnutama menuturkan, pada Jumat pagi, Menko PMK Muhadjir Effendy juga telah menghubunginya terkait libur akhir tahun. Muhadjir juga berharap sektor pariwisata bisa terbantu dengan libur akhir tahun.

"Tadi pagi Pak Muhajir telepon saya mengenai hal ini, beliau juga ke Bali dan dia berharap betul pariwisata bisa terbantu pada akhir tahun ini karena booking-an banyak. Ini butuh bantuan Pak Luhut agar ada kesempatan untuk pelaku pariwisata bisa bangkit," kata Wishnutama.

Pada Rakornas tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, tidak merespons permintaan bantuan dari Wishnutama soal libur panjang. Luhut hanya menekankan, pariwisata Indonesia masih kalah dibanding sejumlah negara tetangga di Asia Tenggara dalam sejumlah hal, tapi Indonesia hanya kalah dalam cara menjual.

"Kita menjualnya kurang dan itu memerlukan ketenangan dan kedamaian. Saya ulangi, ketenangan, kedamaian. Dan ketenangan, kedamaian, itu dilakukan oleh kita para pemimpin intelektual ini," katanya.

Luhut meminta sejumlah oknum tidak lagi menjual ide-ide kekerasan yang kemudian membuat Indonesia ditakuti. Ia juga meminta jangan karena ambisi politik lalu sengaja menimbulkan keributan.

Luhut menjelaskan, dibanding negara Asia Tenggara lainnya, Indonesia tidak kalah dari segi alam, kebudayaan, kuliner hingga hiburan. Sayangnya, ia mengakui memang masih ada kekurangan di sejumlah titik, misalnya infrastruktur hingga keramahtamahan penduduknya.

"Saya cukup banyak keliling dunia, apa yang kita lihat di Labuan Bajo, misalnya, di Mandalika, di Bali, di beberapa spot, di Toba, itu tempat-tempat yang sangat indah sekali. Tapi kita kurang menjual karena banyak hal tadi, masalah infrastrukturnya, keramahtamahanlah," katanya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, libur panjang ternyata tidak mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi rumah tangga, namun malah menaikkan jumlah kasus Covid-19. Korelasi tersebut digambarkan Sri berdasarkan situasi pada Oktober.

Hari kerja pada bulan lalu tercatat mengalami penurunan dari 23 hari pada 2019 menjadi hanya 19 hari pada tahun ini karena beberapa libur diperpanjang. Dalam kondisi normal, Sri menjelaskan, hari libur sama saja dengan peningkatan interaksi masyarakat yang akan mendorong konsumsi. Tapi, situasi berbeda terjadi pada masa pandemi Covid-19 yang disebutkan sebagai dampak unintended atau efek yang tidak diharapkan terjadi.  

"Pada libur panjang justru jumlah Covid naik tapi indikator ekonomi tidak membaik atau tidak terjadi konsumsi yang diharapkan," tuturnya dalam paparan kinerja APBN secara virtual, Senin (23/11).

Dengan kondisi tersebut, Sri menekankan, pemerintah berhati-hati dalam membuat kebijakan libur panjang pada akhir tahun. Sebab, pada Desember, jumlah hari kerja tercatat mengalami penurunan signifikan yakni dari 21 hari pada tahun lalu menjadi hanya 16 hari. Perhitungan ini berlaku apabila libur panjang jadi diberlakukan.

Pemerintah diketahui menetapkan libur hari raya Natal pada 24-25 Desember yang dilanjutkan cuti bersama akhir tahun pada 28-31 Desember sebagai pengganti libur Lebaran lalu. Hari libur ini masih ditambah dengan tanggal merah 1 Januari 2020 yang jatuh pada Jumat.

Pada Senin (23/11), Presiden Jokowi meminta jatah cuti bersama akhir tahun nanti dikurangi. Permintaan ini disampaikan dalam rapat terbatas kabinet.

"Kemudian yang berkaitan dengan masalah libur, cuti bersama akhir tahun termasuk libur pengganti cuti bersama hari raya Idul Fitri, Presiden memberikan arahan supaya ada pengurangan," ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dalam keterangan pers usai rapat terbatas, Senin (23/11).

Baca Juga: Kader Gerindra Gantikan AWK Sebagai Anggota DPD RI, De Gadjah: Efektif Kawal Kebijakan dan Pembangunan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Lestari Ningsih

Bagikan Artikel: