Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi, Tapi...

Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi, Tapi... Kredit Foto: Antara/Sigid Kurniawan
Warta Ekonomi -

Hasil survei lembaga Charta Politika menemukan fakta bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin meningkat dalam tiga bulan terakhir. Namun, persepsi kepuasan itu tidak terjadi pada kinerja para menteri Jokowi

Dalam pemaparan hasil surveinya di Jakarta, Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yuniarto Wijaya menjelaskan sebanyak 67,2 persen masyarakat puas terhadap kinerja pemerintah pusat dan 30,1 persen tidak puas serta 2,6 persen tidak tahu atau tidak menjawab. 

"Kepuasan terhadap kinerja pemerintah pusat di bawah Joko Widodo dan Ma'ruf Amin terlihat meningkat jika dibandingkan dengan kepuasan pada kinerja pemerintah pusat di bulan Mei yang berada di angka kepuasan 58,8 persen dan Juni dengan angka kepuasan 61,3 persen," katanya.

Baca Juga: Jokowi: Jika Sukses, Bio Farma Produksi Vaksin 100 Juta Dosis

Ketika para responden dalam survei itu ditanyakan mengenai kinerja menteri-menteri, kepuasan masyarakat masih di bawah 50 persen. Sebanyak 49,7 persen masyarakat mengaku puas dengan kinerja menteri, sedangkan 44,1 persen mengaku tidak puas, dan sisanya tidak menjawab atau tidak tahu.

Hal itu juga memicu banyaknya publik yang menginginkan reshuffle atau perombakan kabinet. Sebanyak 73,1 persen setuju ada reshuffle kabinet, 13,3 persen tidak setuju, dan sisanya tidak menjawab atau tidak tahu.

"Kepuasan kinerja terhadap pemerintah pusat tidak berbanding lurus dengan kepuasan terhadap kinerja kabinet, di mana tingkat kepuasan berada di bawah 50 persen. Mayoritas responden juga menyatakan setuju dilakukannya reshuffle kabinet," ujarnya.

Dalam hal kondisi politik di Indonesia, sebanyak 59,5 persen masyarakat menilai dalam keadaan baik, sebanyak 27,0 persen menilai buruk, dan 13,6 di antaranya tidak menjawab atau tidak tahu. Sedangkan untuk penegakan hukum, mayoritas publik, yakni sekitar 55,2 persen, menyatakan berjalan baik, sebanyak 33,9 persen menilai buruk, dan 11,1 persen tidak menjawab.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Cahyo Prayogo

Bagikan Artikel: