Gak Heran Putin Bisa Kebal Hukum, Toh Direstui Langsung Lembaga Ini

Warta Ekonomi, Moskow -

Majelis Federal Rusia, Duma, mendukung rancangan undang-undang (RUU) yang akan memberikan imunitas terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin.

Jika peraturan itu disahkan, upaya hukum apa pun tidak akan bisa menjerat Putin dan keluarganya setelah orang nomor satu Rusia itu turun dari tampuk kekuasaan.

Baca Juga: Ngerasa Bangga, Putin Akui Belasan Negara Mau Borong Vaksin Sputnik V Rusia

RUU itu adalah bagian dari amandemen konstitusi Rusia yang disepakati lewat referendum, Juli lalu. Mayoritas kursi di Majelis Federal dan Dewan Federasi Rusia diduduki pendukung Putin.

Sejak tahun 2000, Vladimir Putin telah memimpin Rusia, menjadi patron, dan memiliki pengaruh yang luar biasa.

Masa kepresidenan Putin yang keempat akan berakhir tahun 2024. Namun amandemen konstitusi memungkinkannya untuk kembali mencalonkan diri dan menjadi presiden setidaknya hingga dua periode lagi.

Saat ini Putin berusia 68 tahun. Belum jelas kepada siapa dia akan memberikan tongkat estafet kepemimpinan.

Hak imunitas yang diajukan ini melanjutkan spekulasi tentang masa depan politik Putin. Sejak tahun 2000 dia telah memimpin Rusia, menjadi patron, dan memiliki pengaruh yang luar biasa.

"Mengapa Putin membutuhkan undang-undang yang memberikannya kekebalan sekarang?" kata salah satu pengkritik terbesar Putin, Alexei Navalny, di Twitter.

Navalny juga bertanya, "Bisakah diktator mundur atas kehendak bebas mereka sendiri?"

RUU itu lolos dari forum pertama di Duma, Selasa (17/11/2020). Sebagian besar anggota parlemen berasal dari partai pro-Putin, Partai Rusia Bersatu. Terdapat 37 anggota parlemen dari Partai Komunis yang menentang rancangan itu.

RUU itu masih harus melalui dua forum lanjutan di Duma, sebelum diteruskan ke Dewan Federasi (majelis tinggi) dan diteken Putin.

Dengan hak imunitas, mantan presiden dan keluarganya tidak akan bisa digeledah dan diinterogasi polisi. Aset mereka pun akan kebal dari penyitaan.