Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Edukasi Penggunaan Masker dan Vaksinasi Tidak Boleh Berhenti

Edukasi Penggunaan Masker dan Vaksinasi Tidak Boleh Berhenti Kredit Foto: BNPB
Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah bersama Satuan Tugas (Satgas) COVID-19 memperpanjang pelaksanaan Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berlevel di Indonesia hingga bisa mencapai level terendah. Mendukung optimalisasi kebijakan ini, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan edukasi tentang penggunaan masker dan pelaksanaan vaksinasi kepada masyarakat.

Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, Alexander Ginting, menegaskan bahwa PPKM merupakan instrumen penting dalam penanggulangan pandemi dan pengendalian transmisi virus yang memiliki banyak fungsi. Fungsi-fungsi tersebut berjalan baik berkat adanya sinergi pemerintah, TNI Polri, Satgas, berbagai organisasi dan institusi, juga masyarakat.

Baca Juga: Satgas Klaim PPKM Jadi Role Model Penanganan Covid-19 ala Indonesia

"Implementasi PPKM ini adalah wujud kerja sama dan kolaborasi yang sangat khas bangsa Indonesia. Ini bisa menjadi role model penanganan pandemi. Namun, walaupun kasus sudah turun, PPKM harus terus kita lakukan untuk mengontrol dan mencegah supaya lonjakan kasus tidak terjadi lagi," ujar Alexander dalam Dialog Semangat Selasa Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9)-KPCPEN, Senin (20/9/2021).

Berkaca pada lonjakan kasus yang terjadi di negara tetangga, disiplin protokol kesehatan tidak boleh kendur meski pembatasan mobilitas telah dilonggarkan. Selain itu, pelacakan kasus serta upaya surveilans harus tetap dijalankan agar memastikan lonjakan kasus tidak terjadi. "Kami dari Satgas juga tetap melakukan program 'maskerisasi' untuk masyarakat," tegasnya.

Alexander juga menjelaskan bahwa saat ini, tidak ada lagi daerah dengan level 4 di wilayah Jawa dan Bali. Adapun di luar Jawa dan Bali, hanya tinggal beberapa daerah saja yang menerapkan level 4. Menurutnya, walaupun PPKM sudah masuk level 1 atau 2, Posko PPKM di desa dan kelurahan harus selalu menjalankan fungsinya untuk melindungi warga.

Di sisi lain, Alexander mengatakan bahwa vaksinasi sebagai salah satu elemen penting penanganan pandemi Covid-19 juga harus terus dipercepat. Vaksinasi, khususnya bagi kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, dan difabel, harus segera dilakukan.

"Vaksin dosis pertama lansia masih 26%, dosis kedua 18% padahal mereka adalah populasi rentan. Untuk mortalitas, lebih dari setengahnya adalah lansia, kasus aktif juga sebagian besar adalah lansia," tutur Alexander.

Menurut Alexander, salah satu kendala utama yang kerap dialami lansia saat hendak melakukan vaksinasi adalah kendala akses menuju lokasi vaksinasi. Kendala yang sama juga menjadi penghalang kelompok difabel yang mempunyai keterbatasan motorik dan sensorik.

Oleh karena itu, Alexander meminta seluruh sentra vaksinasi untuk dapat memberikan kemudahan akses kepada kelompok lansia, difabel, dan kelompok rentan lainnya. Masyarakat sekitar, terutama keluarga dari kelompok rentan, juga diharapkan dapat berperan aktif dalam membantu percepatan vaksinasi bagi mereka.

Sementara itu, Anggota Satgas Penanganan COVID-19 Sub Bidang Mitigasi Falla Adinda memastikan bahwa ketersediaan vaksin yang ada di Indonesia sudah mencukupi. Menurutnya, fokus saat ini lebih dititikberatkan pada distribusi vaksin dan edukasi publik untuk bersedia segera melakukan vaksinasi.

"Indonesia sangat terberkati, terima kasih kepada pemerintah atas upayanya dalam ketersediaan vaksin. Kita memiliki vaksin dalam jumlah yang memadai dan berbagai merek. Tugas kita berikutnya adalah dalam hal distribusi serta menyakinkan masyarakat untuk sadar vaksinasi," katanya.

Dia juga menilai, saat ini kesadaran masyarakat terkait protokol kesehatan sudah cukup tinggi. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana mempertahankan protokol kesehatan tersebut ketika situasi telah membaik. Falla mengingatkan, potensi gelombang ketiga lonjakan kasus Covid-19 harus selalu diwaspadai.

"Penurunan kasus selama PPKM terjadi karena adanya tekanan dari pemerintah agar masyarakat membatasi mobilitas. Jangan sampai setelah pembatasan itu dilepaskan, masyarakat menjadi lengah. Karena itu, kampanye penerapan protokol kesehatan harus terus dilakukan, meskipun masyarakat sudah merasa jengah. Hindari keramaian, batasi mobilitas. Semoga 3rd wave tidak terjadi," tuturnya.

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Puri Mei Setyaningrum

Bagikan Artikel: