Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Prancis Ogah Terima Deklarasi Merdeka Nagorno-Karabakh karena...

Prancis Ogah Terima Deklarasi Merdeka Nagorno-Karabakh karena... Kredit Foto: Unsplash/Zo Razafindramamba
Warta Ekonomi, Paris -

Prancis tidak mengakui kemerdekaan Republik Artsakh yang memproklamirkan diri, yang mengontrol sebagian wilayah Nagorno Karabakh Azerbaijan, meskipun ada resolusi yang relevan dari Senat. Hal itu diungkapkan juru bicara Kementerian Luar Negeri Prancis.

Senat Prancis pada hari Rabu mengeluarkan resolusi dengan suara mayoritas mutlak yang meminta pemerintah negara itu untuk mengakui kemerdekaan Nagorno Karabakh. Dokumen tersebut, yang sifatnya nasehat, telah dielu-elukan oleh Armenia dan Republik Artsakh tetapi mendapat kritik keras dari Azerbaijan.

Baca Juga: Katanya Cuma Memantau, Nagorno-Karabakh Kedatangan Tentara-tentara Turki

"Selama debat yang diadakan sebelum pemungutan suara (di Senat), Menteri Negara untuk Pariwisata, Prancis di Luar Negeri dan Francophonie Jean-Baptiste Lemoyne menegaskan kembali sikap Prancis tentang masalah ini: Prancis tidak mengakui Republik Artsakh yang memproklamirkan dirinya sendiri," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Prancis seperti dilansir dari Sputnik, Jumat (27/11/2020).

Dia menekankan bahwa sebagai salah satu ketua OSCE Minsk Group, Prancis harus bekerja menuju penyelesaian politik dari konflik tersebut, termasuk diskusi tentang status Nagorno-Karabakh di masa depan. Menurut juru bicara itu, hasil perundingan tersebut belum bisa ditentukan secara sepihak sebelumnya.

"Hari ini, kita harus fokus untuk memastikan pemulangan yang aman bagi para pengungsi, yang harus meninggalkan rumah mereka dalam beberapa pekan terakhir karena konflik tersebut. Menteri negara juga menekankan dalam pidatonya kepada Senat bahwa sejauh ini belum ada negara yang mengakui Nagorno-Karabakh," tambah juru bicara itu.

Awal bulan ini, Yerevan dan Baku menyetujui gencatan senjata di Nagorno-Karabakh, mengakhiri perang selama enam minggu di wilayah yang disengketakan tersebut.

Perjanjian tersebut mengakibatkan hilangnya sebagian besar wilayah yang dikendalikan oleh Republik Artsakh yang didominasi Armenia dan penempatan 1.960 penjaga perdamaian Rusia ke wilayah tersebut.

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Muhammad Syahrianto

Bagikan Artikel: