Kemenperin Terus Lindungi Produk Lokal Lewat Kebijakan TKDN

Pemerintah resmi menebitkan regulasi mengenai kewajiban penggunaan produk dalam negeri yakni, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri dimana dalam salah satu regulasi tersebut telah menyebutkan, program penggunaan produk dalam negeri wajib didukung oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN serta BUMD yang melakukan pengadaan barang/jasa melalui pembiayaan APBN/APBD ataupun hibah.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrial RI Achmad Sigit Dwiwahjono secara tegas menyatakan, pemerintah terus berupaya melindungi produk dalam negeri dengan pembatasan importasi melalui kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).  Baca Juga: DPR Minta Pemerintah Transparan Soal Merger BUMN Syariah

“Jadi produk anak bangsa yang sudah diserap 25 - 40 persen atau dibeli oleh proyek pemerintah dan BUMN. Kami juga siapkan aturan larangan terbatas untuk melindungi industri kita,” tegas Achmad Sigit saat meresmikan lini produksi ke-2 bahan baja ringan produk Zinium di Mojokerto, Rabu (25/11/2020).  Baca Juga: BUMN Babak Belur, Erick Thohir: Setoran Dividennya Paling Rp4-5 Triliun

Melalui perlindungan itu kata Achmad Sigit, industri dalam negeri  mampu bisa bergerak positif, bahkan investasi sektor industri selama Januari-September mengalami kenaikan hingga 37 persen, bahkan juga utilisasi industri  mampu mencapai 70-80 persen setelah sempat drop menjadi 30-40 persen akibat pandemi.

Sementara itu Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika ( ILMATE) Kemenperin, Taufiek Bawazier menambahkan instrumen lain yang terus digencarkan pemerintah adalah penerapan SNI. Saat ini terdapat 113 produk wajib SNI termasuk baja.

“Dengan berbagai regulasi perlindungan, industri bisa menikmati pasar dalam negeri, bahkan Kuartal II industri baja kita bisa tumbuh 2,3 persen, kuartal III tumbuh 5,6 persen. Selain itu dengan SNI, konsumen juga akan terlindungi keselamatannya,” ungkap Taufiek.