Bea Cukai Jateng-DIY Bantu Pemprov Jateng Pulihkan Ekonomi

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY, Padmoyo Tri Wikanto hadiri focus group discussion (FGD) daring yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Senin (31/8/2020), dengan bahasan program Pemulihan Ekonomi Nasional bertemakan Analisis Perkiraan dan Antisipasi Perekonomian Jawa Tengah pada Triwulan III dan IV Tahun 2020.

Selain Kakanwil Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY, FGD ini juga dihadiri oleh pejabat di lingkungan Jawa Tengah, instansi di lingkungan Kementerian Keuangan, dan para akademisi.

Menurut Padmoyo, tujuan FGD yang menghadirkan Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal, Hidayat Amir; Guru Besar Ilmu Ekonomi FEB UGM Mudrajad Kuncoro; Guru Besar FEB Unika Soegijapranata, Andreas Lako; dan Perwakilan dari Worldbank, Adri Poesoro sebagai narasumber ini adalah adalah menganalisis langkah strategis yang perlu dilaksanakan pada triwulan ketiga dan keempat agar dapat tumbuh dan bangkit dari keterpurukan.

Baca Juga: Bea Cukai Dkk Ringkus Sindikat Narkoba Jaringan Internasional

Baca Juga: Masa Pandemi Tak Halangi Bea Cukai Berantas Peredaran Narkotika

"Pandemi telah begitu memukul sektor ekonomi. Hal ini tergambar dari kinerja ekonomi yang menurun tajam, konsumsi terganggu, investasi terhambat, ekspor dan impor terkontraksi serta pertumbuhan ekonomi yang menurun tajam," ujarnya.

Salah seorang narasumber FGD, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro BKF, Hidayat Amir juga mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional terkontraksi hingga -5,3 persen akibat dari kebijakan restriksi ketat untuk mencegah penyebaran Covid-19. Bahkan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mengalami konstraksi lebih dalam mencapai -5,9 persen.

"Ekonomi Jawa Tengah memiliki potensi untuk tumbuh lebih tinggi yang ditopang oleh lapangan usaha industri pengolahan. Selain itu, sebelum pandemi Covid-19, secara umum pereknomian Jawa Tengah sudah relatif baik dengan beberapa indikator yang terus menunjukkan perbaikan seperti menurunnya angka inflasi, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran," jelasnya.