Dikuliti Ahok, Ini 7 Borok Pertamina yang Diumbarnya: Utang Terus!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, kembali mengeluarkan taringnya. Kali ini, dirinya membongkar beberapa permasalahan di PT Pertamina.

Dalam sebuah video yang diunggah akun YouTube POIN pada Selasa, 14 September 2020, Ahok menjabarkan permasalahan di PT Pertamina. Adapun permasalah tersebut adalah dari utang hingga lobi-lobi antara direksi.

Baca Juga: 6 Kalimat Ahok yang Tampar Pertamina-BUMN: Gila Saja, Nih!

Nah, berikut rangkuman bocoran Ahok soal permasalahan PT Pertamina:

1. Direksi Pertamina Lakukan Lobi-Lobi

Ahok menyebut bahwa perubahan sejumlah direksi Pertamina dilakukan melalui lobi-lobi dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Terutama soal jajaran direksi.

2. Menteri BUMN Tak Kabari Ahok soal Perombakan Direksi

Ahok menegaskan, dirinya sebagai Komisaris Utama Pertamina pun tidak diberitahu ketika ada perubahan tersebut. "Dia ganti direktur pun tanpa kasih tahu saya, sempat marah-marah juga, jadi direksi-direksi semua mainnya yang penting lobinya ke Menteri karena yang menentukan Menteri," ujar Ahok.

3. Ahok Sebut Komisaris Rata-Rata Titipan

Selain direksi, komisaris pun rata-rata merupakan titipan dari sejumlah kementerian. Meski begitu, Ahok tidak menyebut kementerian mana saja yang menitipkan direksi dan komisaris kepada Menteri Erick Thohir.

"Komisaris pun rata-rata titipan dari kementerian, kementerian," kata dia.

4. Direksi yang Dicopot Tetap Digaji Sama saat Menjabat

Ahok juga mengutarakan persoalan gaji yang dinilainya sebagai persoalan lain di internal Pertamina. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut, ada jabatan direktur utama dari anak perusahaan yang gajinya Rp100 juta per bulannya, tapi ketika seseorang itu dicopot sebagai direksi, dia tetap dibayar dengan angka yang sama.

Ahok bilang, hal itu tidak masuk akal sebab seseorang yang sudah diganti atau dicopot dari jabatannya seharusnya dibayar berdasarkan posisi dia saat ini.

"Orang yang dicopot dari jabatan dirut anak perusahaan misalnya gajinya Rp100 juta lebih, masa dicopot tapi gaji masih sama, alasannya dia orang lama, harusnya kan gaji mengikuti jabatan Anda, tapi mereka bikin gaji pokok gede-gede semua. Jadi, bayangkan orang kerja sekian tahun gajinya pokoknya Rp75 juta, dicopot gak ada kerjaan pun dibayar segitu. Gila aja nih," katanya.

5. Jalur Birokrasi Pertamina yang Berbelit-belit

Ahok pun menyebut, keinginan dia untuk memotong atau membersihkan jalur birokrasi di Pertamina yang dinilainya terlalu berbelit-belit. Misalnya, ada karyawan yang naik pangkat di Pertamina harus melalui syarat yang disebut Pertamina Level of Reference.

Bahkan, pegawai Pertamina yang bisa menikmati jabatan Senior Vice President, pegawai itu harus bekerja lebih dari 20 tahun. "Saya potong sekarang. Semua harus lelang terbuka," ujar Ahok.

6. Utang Pertamina Terus Menumpuk untuk Akuisisi

Masalah lain, lanjut Ahok, terkait utang Pertamina yang mencapai US$16 miliar. Meski utang perseroan negara yang menggunung itu, direksi perusahaan masih terus mencari pinjaman. Hingga Ahok menyebut hal itu sebagai suatu kebiasaan.

Hasil pinjaman itu digunakan Pertamina untuk mengakuisisi lapangan di luar negeri. Padahal, kata Ahok, masih ada 12 cekungan di dalam negeri yang berpotensi memiliki minyak dan gas.

"Pertamina sekarang sudah ngutang US$16 miliar, tiap otaknya pinjem duit saja nih. Saya suda kesel ini, minjem duit terus mau akuisisi terus lagi, saya bilang tidak berpikir untuk eksplorasi. Kita masih punya 12 cekungan yang berpotensi punya minyak, punya gas. Itu ngapain di luar negeri gitu loh, jadi jangan-jangan, saya pikir ada komisi kali nih beli minyak di luar," ujar Ahok.

7. Ahok Geram Perum Peruri Minta Dana ke Pertamina

Ahok melontarkan kekesalannya kepada Perum Peruri. Ahok menyebut perusahaan pelat merah itu meminta dana sebesar Rp500 miliar kepada Pertamina untuk pembuatan paperless.

Ahok mengatakan, dirinya tengah mendorong tanda tangan digital atau paperless di Pertamina. Namun, Peruri meminta dana Rp500 miliar untuk proyek tersebut. Padahal, Pertamina dan Peruri sama-sama perusahaan pelat merah.

"Saya lagi paksakan tanda tangan digital, tapi Peruri bindeng juga masa minta Rp500 miliar untuk proses paperless di kantor Pertamina. Itu BUMN juga," ujar Ahok.