Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Keren! LPS Raih Opini WTP Tujuh Kali Berturut-turut dari BPK

Keren! LPS Raih Opini WTP Tujuh Kali Berturut-turut dari BPK Kredit Foto: LPS
Warta Ekonomi, Jakarta -

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Predikat ini diraih oleh LPS untuk ketujuh kalinya secara berturut-turut.

Adapun BPK yang diwakili oleh Anggota II BPK Pius Lustrilanang menyerahkan secara langsung Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan LPS Tahun 2020 (LHP LK LPS 2020) kepada LPS yang diwakili oleh Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa.

Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa dalam sambutannya menyatakan, capaian ini bisa menjadi penyemangat bagi LPS sebagai salah satu instansi pemerintah, untuk terus meningkatkan kinerja lembaga, terutama dalam hal pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Baca Juga: Jaga Kepercayaan Publik, Sri Mulyani Angkat Topi buat LPS

“LPS sebagai entitas yang diaudit oleh BPK telah memperoleh opini atas Laporan Keuangan yang disajikan secara wajar dalam semua hal yang material selama 7 tahun terakhir secara berturut-turut. Prestasi ini, disamping membanggakan bagi kami, juga menjadi motivasi bagi LPS untuk terus meningkatkan kinerja lembaga sehingga opini Laporan Keuangan dapat terus dipertahankan,” ujarnya di kantor LPS, Rabu (7/4/2021).

Ia lalu menjelaskan, sesuai dengan Undang-Undang LPS Nomor 24 Tahun 2004, LPS mempunyai fungsi yaitu menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. Fungsi dan tugas LPS saat ini menjadi semakin penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Hal tersebut ditandai dengan diperkuatnya peran LPS dari semula paybox plus di awal pendirian LPS, menjadi loss minimizer dan kemudian menjadi risk minimizer melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.

“Dalam menjalankan fungsi dan tugas LPS tersebut, kami selalu berkoordinasi dengan BPK sebagai Lembaga Tinggi Negara yang memiliki kewenangan sesuai Undang-Undang BPK Nomor 15 Tahun 2006 untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh instansi pemerintah termasuk LPS,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut ia juga menyampaikan apresiasi kepada BPK, dan berharap sinergi yang telah terjalin selama ini dapat terus dipertahankan, sehingga dapat terus mendorong perbaikan kinerja LPS.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Anggota II BPK, dan khususnya kepada tim pemeriksa BPK, yang telah memberikan rekomendasi dan saran perbaikan terhadap kebijakan dan operasional LPS. Kami menyikapi masukan dari BPK secara sangat serius, jadi kami tidak mau melihat pekerjaan rumah yang menumpuk, jadi sekali lagi saya minta kepada seluruh lingkup LPS agar bekerja lebih keras,” tutupnya.

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Fajar Sulaiman
Editor: Fajar Sulaiman

Bagikan Artikel: