Staf Ahli Direksi Bergaji Rp50 Juta, Kementerian Erick Beralasan...

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian BUMN yang dipimpin Menteri Erick Thohir membatasi jumlah dan gaji staf ahli di perusahaan milik negara agar lebih transparan dan akuntabel.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyampaikan, pembatasan staf ahli itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor: SE-9/MBU/08/2020 tentang Staf Ahli Bagi Direksi BUMN.

"SE ini justru membuat hal-hal yang selama ini tidak transparan dan akuntabel menjadi transparan dan akuntabel. Karena apa? Kami menemukan beberapa BUMN ada staf ahli yang sampai 11-12 orang," ujar Arya, Senin (7/9/2020).

Arya menjelaskan, beberapa BUMN dengan jumlah staf ahli yang terbilang relatif banyak di antaranya PLN, Inalum, dan Pertamina.

Baca Juga: Heboh Staf Ahli Direksi BUMN Gaji Rp50 J, Rupanya atas Izin Erick

Baca Juga: Sinyal Erick: Subsidi Gaji Lanjut di 2021, Menaker Gak Setuju?

"Contoh di PLN dulu itu belasan, di Pertamina, di tempat lain juga. Jadi kita rapikan sekarang, dibuat batasannya, hanya boleh lima. Tidak boleh lagi jalan sendiri-sendiri," ucap Arya.

Ia mengatakan, dalam surat edaran itu juga membatasi nilai gaji yang tidak boleh lebih dari Rp50 juta.

"Ini bagian transparansi BUMN dan semuanya harus akuntabel, jelas, transparan, legal, tidak diam-diam, dan tidak boleh rangkap jabatan," kata Arya.

Dalam surat edaran itu disebutkan, Direksi BUMN dapat mempekerjakan staf ahli yang diangkat oleh direksi dengan jumlah sebanyak-banyaknya lima orang, dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan perusahaan. Selain itu Direksi BUMN dilarang mempekerjakan staf ahli.

Kemudian staf ahli bertugas memberikan analisis dan rekomendasi penyelesaian atas permasalahan strategis dan tugas lainnya di lingkungan perusahaan berdasarkan penugasan yang diberikan oleh direksi.