Arab Saudi Tegas Tolak Senjata-senjata Buatan Jerman karena...

Warta Ekonomi, Riyadh -

Arab Saudi mengkritik larangan ekspor senjata yang diterapkan Jerman sebagai tindakan salah dan tidak logis. Kerajaan pun dengan tegas menyatakan, tidak membutuhkan peralatan militer Jerman.

Beberapa negara Eropa telah menghentikan penjualan senjata ke Riyadh setelah meluncurkan kampanye militer pada 2015 di negara tetangga Yaman, termasuk Jerman.

Baca Juga: Wanita Arab Saudi Lebih Banyak ke Tempat Hiburan Dibanding Pria, Ini Alasannya...

"Ide bahwa penjualan senjata dihentikan ke Arab Saudi karena perang Yaman menurut saya tidak masuk akal," kata Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Adel al-Jubeir.

Dikutip dari Al Jazeera, al-Jubeir menyatakan, dapat membeli senjata dari negara-negara lain. Arab Saudi tidak ingin menekan Jerman atas masalah tersebut.

"Saya hanya mengatakan, orang perlu melihat ini dari perspektif yang seimbang," ujarnya.

Koalisi Kanselir Jerman Angela Merkel setuju pada Maret 2018 untuk mencegah pengiriman senjata ke negara mana pun yang terlibat langsung dalam perang di Yaman.

Setelah diperpanjang beberapa kali, larangan Jerman atas ekspor senjata akan sekali lagi dibahas dalam beberapa minggu mendatang karena tenggat waktu terakhir, yaitu 31 Desember.

"Kami pikir itu salah karena kami pikir perang di Yaman adalah perang yang sah. Ini adalah perang yang memaksa kami melakukannya," kata al-Jubeir.

Menurut Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm (SIPRI), Arab Saudi adalah importir senjata terbesar dunia, menghabiskan 16,9 miliar dolar AS untuk senjata dalam periode antara 2014 dan 2018. Setidaknya, 4,9 miliar dolar AS dari itu dihabiskan untuk senjata Eropa.

Laporan DW menyatakan, sebelum pelarangan, Jerman berbisnis bersama Saudi dengan volume ekspor 450 juta euro pada kuartal fiskal ketiga 2017.

Arab Saudi telah berperang di Yaman sejak Maret 2015, ketika sebuah koalisi yang dipimpin oleh kerajaan kaya minyak itu melancarkan kampanye pengeboman udara yang bertujuan melawan pemberontak Houthi yang berpihak pada Iran. Langkah ini, upaya memulihkan kembali pemerintahan Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi yang diakui secara internasional.

Kelompok hak asasi manusia mengkritik koalisi pimpinan Saudi atas serangan udara yang telah menewaskan warga sipil di rumah sakit, sekolah, dan pasar. Mereka mendesak pemerintah Barat untuk menghentikan ekspor senjata ke Arab Saudi dan sekutunya dalam konflik tersebut.

Armed Conflict Location and Event Data melaporkan, lebih dari 100 ribu orang telah tewas dalam perang tersebut, termasuk 12 ribu warga sipil. Menurut Program Pangan Dunia PBB, 24 juta orang Yaman membutuhkan bantuan kemanusiaan, sementara 20 juta tidak aman pangan.