Meski Kerja di Rumah, Menkeu Enggak Mau Kompromi Soal Kinerja

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), serta Direktur pada Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Menkeu menegaskan harapannya agar para pejabat tersebut tetap menjaga kinerjanya, walaupun ada perubahan cara kerja dari rumah.

“Dalam memasuki bulan 9 masa pandemi, dalam arrangement bekerja, di mana garis pemisah urusan keluarga dan kantor menjadi sangat kecil dan tipis, karena kita bekerja di rumah, saya harap profesionalisme dan kualitas Anda dalam bekerja tidak bisa dikompromikan. Teruslah memperbaiki kinerja Anda karena kinerja Anda adalah juga kinerja organisasi,” kata Menkeu di Jakarta, Jumat (6/11/2020).

Baca Juga: Simak, Yuk! Sederet Fasilitas Kemenkeu untuk UMKM

Tak lupa, Menkeu juga mengingatkan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memiliki tanggung jawab untuk menggunakan instrumen fiskal yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dalam penanggulangan dampak Covid-19.

"Bagaimana kita terus menggunakan instrumen APBN sebagai instrumen fiskal, dan berbagai kewenangan yang ada di dalam Kementerian Keuangan, untuk bisa menanggulangi Covid-19, serta dampaknya yang sangat luas baik di sisi sosial, ekonomi, dan keuangan," kata Menkeu.

Adapun pejabat-pejabat yang dilantik tersebut adalah Iqbal Islami, Ak., M.B.A. sebagai Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK); Candra Giri Artanto sebagai Direktur Pengembangan dan Pendayagunaan LMAN; Tetik Fajar Ruwandari S.E., M.M. sebagai Direktur Operasional dan Manajemen Risiko LMAN, serta Sutanto Basuki, S.S.T., Ak., M.Si. sebagai Direktur Keuangan dan Dukungan Organisasi LMAN.

Pada akhir arahannya, Menkeu kembali menegaskan kepercayaan bahwa para pejabat di Kemenkeu tersebut dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan.

“Para pejabat harus bisa membangun sebuah kultur kerja baru yang berorientasi kepada hasil, kualitas, dampak dan berorientasi pada akuntabilitas pada publik. Hal-hal yang tidak memiliki nilai tambah, harus kita kurangi,” katanya.?