Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Fadli Zon Disebut Gigit Prabowo, Netizen: Bawannya Muna, Dosa Itu Om!

Fadli Zon Disebut Gigit Prabowo, Netizen: Bawannya Muna, Dosa Itu Om! Kredit Foto: Antara/Rivan Awal Lingga
Warta Ekonomi, Jakarta -

Politisi Partai Gerindra Fadli Zon bikin geger lagi. Kali ini, dia sebut pemerintah sebagai rezim tangan besi. Padahal kita tahu, partainya Fadli merupakan bagian dari koalisi pemerintah. Bahkan Bos Gerindra, Prabowo Subianto saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Mengkritik pemerintah bertangan besi, Fadli dianggap sama saja sedang menggigit Prabowo, bosnya sendiri. 

Pernyataan Fadli soal rezim tangan besi diulasnya saat ngobrol dengan aktivis 212, Neno Warisman di channel YouTube Neno Warisman Official. Fadli kemudian membagikan potongan wawancara tersebut dalam akun Twitter miliknya, Jumat (9/10/2020). 

"Jangan jadi tangan besi. Karena setiap hari adalah anugerah," tweet Fadli mengutip petikan dialog bersama Neno Warisman yang berjudul FADLI ZON HAMPIR MATI 3X

Baca Juga: Fahri Cerita Awal Kenal Fadli Zon: Sama-sama Demo 91 hingga Beda Cerita Lucu Zaman Orba

Kritikan Fadli terhadap pemerintah ini terkait dengan polemik pengesahan UU Cipta Kerja. "Saat ini kita sedang berada di tengah pandemi. Prioritas utama mestinya isu kesehatan dan kemanusian, seperti yang dikatakan Presiden," ucap Fadli. 

Eks Wakil Ketua DPR itu menyebut, sejak awal, Omnibus Law bermasalah dari segi substansi maupun prosedurnya. "Jadi memang undang-undang ini bermasalah, tak hanya substansi tapi juga prosedur," tandasnya.

Banyak kritik yang disampaikan Fadli pada UU Ciptaker. Mulai dari pemotongan pesangon bagi buruh, penghapusan Upah Minimum Kabupaten (UMK) menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP), hingga hak cuti buruh. Untuk itu, dia menilai wajar bila UU Ciptaker ini memancing instabilitas dengan terjadinya aksi unjuk rasa di sejumlah wilayah.

"Omnibus law ini kurang memperhatikan partisipasi dan suara masyarakat," ungkap Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR itu.

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Rosmayanti

Bagikan Artikel: