Senggol Pelantikan Presiden, Bos Liga Arab Singgung Ulah Israel di Muka Joe Biden

Warta Ekonomi, Washington -

Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul Gheit berharap pemerintahan baru Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Joe Biden bakal mengubah kebijakan Timur Tengah-nya. Ia secara khusus menyinggung tentang penyelesaian konflik Israel-Palestina. 

Gheit mengungkapkan, upaya pencapaian solusi dua negara,  Israel-Palestina telah termarginalkan oleh mediator utama dalam konflik. Pernyataannya mengacu kepada AS di bawah pemerintahan Donald Trump. 

Baca Juga: Menanti Salam Perpisahan Trump untuk Biden, Mungkinkah Beri Pesan Manis?

"Ini mendorong Pemerintah Israel  meningkatkan aktivitas permukimannya dan mengancam akan mengambil langkah-langkah berbahaya serta merusak seperti mencaplok tanah yang diduduki," kata Gheit saat berbicara kepada Dewan Keamanan PBB pada Senin (18/1/2021), dikutip laman Ynet News. 

Pernyataan Gheit muncul setelah Israel baru-baru ini menyetujui pembangunan 800 rumah di wilayah Tepi Barat yang diduduki. Gheit mengatakan, upaya signifikan perlu dilakukan semua pihak dalam beberapa bulan mendatang guna menegaskan kembali solusi dua negara Israel-Palestina. 

Terkait hal ini, dia berharap pemerintahan baru AS dapat memperbaiki kebijakan dan proses yang tak berfungsi serta terlibat dalam proses politik yang bermanfaat dengan dukungan pihak-pihak regional dan internasional berpengaruh.

“Ini akan memberikan harapan baru bagi rakyat Palestina bahwa komunitas internasional akan berdiri di sisinya dalam aspirasi mulia untuk mencapai kebebasan dan kemerdekaan," katanya. 

Pemerintahan Biden menang memikul banyak harapan warga AS, tak terkecuali rakyat Palestina. Selama masa pemerintahan Trump, peluang Palestina untuk dapat menjadi negara merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya kian tergerus. "Malapetaka" dimulai pada Desember 2017, yakni ketika Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. 

Keputusan itu tak hanya dikutuk Palestina, tapi juga negara-negara Arab dan Muslim. Alih-alih mendengar protes serta kecaman, pemerintahan Trump justru melanjutkan kebijakannya dengan memindahkan kedutaan besar AS untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem pada Mei 2018. 

Sebelum 2018 berakhir, pemerintahan Trump memutuskan menghentikan pendanaan rutin untuk Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA). Keputusan itu seketika menyebabkan UNRWA dilanda krisis keuangan. AS merupakan penyandang dana terbesar UNRWA dengan kontribusi rata-rata 300 juta dolar AS per tahun.