Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Komentar Pakar Soal Vaksin: Harusnya Prioritaskan Daerah dengan Pasar Besar

Komentar Pakar Soal Vaksin: Harusnya Prioritaskan Daerah dengan Pasar Besar Kredit Foto: Antara/Sigid Kurniawan
Warta Ekonomi, Jakarta -

Ekonom senior Aviliani memandang, pemerintah menerapkan strategi yang kurang tepat dalam upaya distribusi vaksin Covid-19. Sebelumnya, pemerintah menerapkan skala prioritas terhadap golongan lansia sebagai penerima pertama vaksinasi. Baru belakangan ini pemerintah membuka akses vaksinasi untuk usia 18 tahun ke atas.

Menurut Aviliani, seharusnya pemerintah memprioritaskan vaksinasi untuk daerah yang memiliki pasar terbesar.

Baca Juga: Satgas COVID-19 Jabar Minta Maaf atas Kerumunan Vaksinasi Massal di Stadion GBLA

"Kan ada kota-kota yang mendominasi pasar lebih dari 60 persen, seperti Jabodetabek, Medan, Surabaya. Jadi kita bisa lihat potensi penduduk yang jadi market terbesar harus divaksin duluan," terang Aviliani dalam diskusi virtual Narasi Institute, Jumat (18/6/2021).

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Khusaini juga memiliki pandangan yang sama dengan Aviliani. Menurutnya, vaksin merupakan kunci utama dalam upaya penanganan Covid-19, meskipun bukan satu-satunya. Oleh sebab itu, sebaiknya daerah yang berkontribusi besar terhadap perekonomian negara menjadi prioritas vaksinasi.

"Saat ini kita tidak bisa mengambil kebijakan yang hitam putih, harusnya sektoral dan spasial. Jadi, seharusnya daerah yang berkontribusi besar terhadap perekonomian itu didahulukan," tukasnya.

Kemudian, Aviliani juga memberikan tanggapan terkait vaksin Gotong Royong. Dia menilai, seharusnya pemerintah tidak perlu turun tangan menangani vaksin Gotong Royong dan membiarkan pihak swasta mengurus prosesnya sendiri. Menurut Aviliani, cara itu akan lebih efektif untuk mempercepat distribusi vaksin karena bisa meminimalisasi panjangnya antrean.

"Untuk Gotong Royong yang perusahaan, menurut saya tidak perlu melalui pemerintah. Kalau mereka mau bergerak ya biarkan saja, biar tidak menunggu antrean. Kalau akhirnya menunggu giliran, pertumbuhan ekonomi jadi terhambat," jelas Aviliani.

Khusaini menambahkan, percepatan distribusi vaksin harus terus didorong untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional sekaligus diiringi dengan kedisiplinan penerapan protokol kesehatan.

"Di berbagai negara, tingkat vaksinasi yang tinggi akan makin bagus terhadap ekonomi. Kedua, kedisiplinan masyarakat juga harus ditegakkan. Karena kalau tidak, sia-sia semua usaha kita," tegasnya.

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Imamatul Silfia
Editor: Puri Mei Setyaningrum

Bagikan Artikel: