INDEF Beberkan Sebab Realisasi Anggaran di Daerah Melambat

Warta Ekonomi, Jakarta -

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Dhenny Yuartha mengungkapkan ketidaksepahaman antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyebabkan realisasi anggaran di daerah lambat terdistribusi.

“Pemerintah pusat perlu menyiapkan satu prinsip kebijakan yang jelas jangan berubah-ubah dan pemerintah daerah dapat mengimplementasikan,” ujarnya, dalam diskusi PPKM: Gonta Ganti Strategi Ekonomi Kian Tak Pasti, Senin (26/7/2021).

Baca Juga: Sejak Awal Kedatangan Covid-19, INDEF Sebut Pemerintah Alami Kegagapan

Dhenny mengatakan persoalan anggaran daerah juga dipengaruhi kapasitas fiskal yang sesungguhnya sangat sempit. Selanjutnya didukung anggaran yang menghendaki perbankan cukup besar sehingga implementasi di level daerah tidak cukup efektif.

Hal tersebut yang menyebabkan pemerintah daerah berhati-hati dalam menggunakan realokasi anggaran karena dari sisi penanganan yang berubah dan kapasitas fiskalnya masih sempit. Sehingga dalam kondisi tersebut pemda tidak dapat berbuat apa-apa.

tingkat kepercayaan kepada aspek kepemimpinan masih menjadi persoalan besar. Hal ini masih ditemukan masyarakat yang enggan melakukan tracing memiliki resiko pengeluaran rumah tangga yang tidak berkaitan dengan kebutuhan primer seperti makanan.

Dampak lanjutannya bila terkonfirmasi Covid-19, ancaman susulan yang diterima di antaranya seperti pemutusan kerja, termasuk pengucilan yang menyebabkan tidak diterimanya di lingkungan sosial masyarakat.

“Pemda perlu kesesuaian untuk hidup sampai tahun depan sampai penanganan Covid-19 selesai sehingga perlu hati-hati terutama anggaran infrastruktur yang perlu dialihkan. Ini yang dilematis bagi daerah,” ungkapnya.

Selanjutnya kapasitas birokrasi dan birokrasi politik yang beragam dan berbeda menjadi tolak ukur level komitmen politik yang berbeda di dearah yang sulit mendorong pemerintah untuk melakukan realokasi anggaran lain di luar anggaran yang diberikan pusat.

“Contohnya itu kan ada anggaran relokasi pencairan dana desa yang digunakan desa untuk BLT tapi ketentuan administrasi, desa perlu mengatur APBDes dan merincikan APBDes sehingga pemerintah daerah dan provinsi bisa mencairkan dana tersebut. Ini yang menyebabtkan susah dana dari pusat cepat digunakan di daerah karena jangkauan administrasi yang berlevel,” jelasnya.