Salut! Amerika dan China Capai Kesepakatan untuk Blokir Junta Myanmar dari PBB

Warta Ekonomi, Washington -

Amerika Serikat dan China telah menengahi kesepakatan yang secara efektif akan memblokir penguasa militer Myanmar dari berpidato di Majelis Umum PBB minggu depan, menurut para diplomat. Itu merupakan pukulan bagi upaya junta untuk mendapatkan legitimasi internasional setelah mengambil alih kekuasaan dalam kudeta sebelumnya. tahun.

Namun pakta itu —yang disepakati selama berminggu-minggu negosiasi diplomatik di belakang layar— akan mengharuskan duta besar Myanmar yang masih menjabat sebagai duta besar PBB yang mewakili pemerintah sebelumnya untuk menahan lidahnya selama acara tingkat tinggi itu, menahan diri dari retorika yang keras dikerahkan tahun lalu dalam mencela perebutan kekuasaan militer.

Baca Juga: Amerika: Pakistan Terlibat dalam Penyembunyian Taliban

Ini juga akan menunda upaya apa pun oleh penguasa Myanmar untuk mendesak keanggotaan PBB agar mengakuinya sebagai pemerintah yang sah di Myanmar, setidaknya hingga November.

Pengaturan tersebut, yang dijelaskan oleh berbagai sumber diplomatik dan perwakilan dari kelompok advokasi yang akrab dengan pertimbangan internal, telah disahkan secara informal oleh perwakilan Uni Eropa, anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, dan Rusia.

Itu terjadi ketika Majelis Umum PBB berencana untuk mengumumkan penunjukan panel sembilan anggota atas kredensial PBB pada hari Selasa, yang akan ditugaskan untuk menentukan perwakilan PBB yang sah dari Myanmar. Komite akan diketuai oleh weden dan mencakup perwakilan dari Bhutan, Bahama, Chili, China, Rusia, Sierra Leone, Afrika Selatan, dan Amerika Serikat.

Jika ada perselisihan kredensial, wakil incumbent tetap duduk sampai keputusan dinilai oleh komite kredensial dan disetujui oleh Majelis Umum, menurut aturan Majelis Umum.

Amerika Serikat dan sekutu Eropanya khawatir bahwa negara yang bersimpati pada klaim rezim militer mungkin mengajukan banding ke komite kredensial untuk menangani masalah ini sebelum pertemuan pertama yang dijadwalkan pada bulan November.

Mereka berharap untuk menunda keputusan apa pun tentang perwakilan Myanmar selama mungkin, mempertahankan kebuntuan diplomatik yang memastikan duta besar Myanmar saat ini, Kyaw Moe Tun, akan mempertahankan haknya atas kursi PBB di Myanmar. “Kami tertarik untuk mempertahankan status quo selama kami bisa,” kata seorang diplomat dari negara yang terlibat dalam diskusi tersebut.

Dalam sebuah wawancara telepon singkat, Kyaw Moe Tun mengkonfirmasi bahwa negosiasi internasional sedang berlangsung untuk menentukan bagaimana melangkah maju di kursi PBB di Myanmar.

Dia mengatakan dia "kemungkinan besar tidak" akan menyampaikan pidato di Majelis Umum PBB, meskipun daftar pembicara untuk majelis itu termasuk Myanmar bersama dengan negara-negara lain yang menghadapi pertanyaan tentang kedudukan diplomatik mereka, seperti Afghanistan, Guinea, dan Korea Utara. .

“Kami masih menunggu semacam hasil dari diskusi di dalam komite kredensial,” tambah Kyaw Moe Tun.

Kesepakatan itu melibatkan pengaturan di mana negara-negara anggota PBB akan setuju untuk menunda diskusi apa pun dalam Komite Kredensial PBB tentang status diplomatik junta militer sampai setelah jambore diplomatik tahunan PBB.