Ketidakjelasan Myanmar Bikin ASEAN Dianggap Main-main, 6 Bulan Berlalu Tanpa...

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Senin (2/8/2021) menyebut penundaan pemilu dan perpanjangan keadaan darurat yang diumumkan rezim militer Myanmar sebagai langkah ke arah yang salah dari seruan internasional untuk pemulihan demokrasi.

"Itu tidak membawa ke arah yang benar,'' kata juru bicara PBB Stephane Dujarric. "Ini membuat kita semakin menjauh dari apa yang telah diserukan. Negara-negara anggota telah menyerukan untuk kembali ke pemerintahan demokratis, pembebasan semua tahanan politik, penghentian kekerasan, dan penumpasan,'' lanjutnya.

Baca Juga: Amerika ke Junta Myanmar: Militer Hanya Buang-buang Waktu, Jangan Sampai...

Enam bulan setelah merebut kekuasaan dari pemerintahan terpilih dengan kekerasan militer, pemimpin militer Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing pada Minggu (1/8) mengatakan keadaan darurat akan berlangsung sampai Agustus 2023 dan berjanji akan "mengadakan pemilihan umum multipartai tanpa cacat" setelah itu.

Keadaan darurat diumumkan setelah militer bergerak mengkudeta pemerintahan terpilih pimpinan Aung San Suu Kyi pada 1 Februari. Pemerintahan militer secara resmi membatalkan hasil pemilihan November 2020 pada 27 Juli lalu dan menunjuk komisi pemilihan baru untuk mengambil alih pemilihan.

Militer mengklaim sepihak, kemenangan telak partai Aung San Suu Kyi dicapai melalui kecurangan yang luas, tanpa menunjukkan bukti-bukti yang kredibel.