Kapal China Mejeng di Dekat Kepulauan Senkaku, Pentagon: Sebuah Kesalahan Perhitungan...

Warta Ekonomi, Washington -

Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS) atau Pentagon mendesak Beijing untuk berhenti mengirim kapal ke perairan Jepang. Peringatan itu datang menyusul banyaknya "serangan" kapal penjaga pantai China di dekat Kepulauan Senkaku selama akhir pekan.

"Penempatan kapal-kapal yang berkelanjutan di dekat pulau yang dikendalikan oleh Jepang dapat mengarah pada kesalahan perhitungan atau membahayakan fisik dan material," kata juru bicara Pentagon, John Kirby, seperti dikutip dari Newsweek, Rabu (24/2/2021).

Baca Juga: Inggris Teriak ke Dewan HAM PBB: Mohon Komisaris Tinggi Atasi Myanmar, China dan Rusia

China baru-baru ini memperkenalkan undang-undang penjaga pantai yang baru pada 1 Februari lalu. Undang-undang tersebut memungkinkan polisi maritim China untuk mengusir kapal asing di perairan negaranya, jika perlu dengan penggunaan senjata. Meski begitu, Beijing membantah berencana untuk menembak kapal asing mana pun.

Sebelumnya otoritas maritim Jepang mengatakan dua kapal penjaga pantai China memasuki perairan wilayah Senkakus yang tidak berpenghuni pada Sabtu dan Minggu. Mereka menandai sembilan serangan seperti itu yang dilaporkan pada tahun ini.

Insiden di dekat Senkaku, seperti yang terjadi pada akhir pekan, telah menyebabkan perselisihan antara kapal China dan Jepang yang berlangsung beberapa jam. Kapal-kapal pemerintah China juga mengejar kapal-kapal penangkap ikan Jepang yang beroperasi di dekat pulau-pulau itu, lapor Penjaga Pantai Jepang.

Otoritas maritim Jepang mengatakan sepasang tambahan kapal Penjaga Pantai China terlihat berlayar tepat di luar perairan teritorial Kepulauan Senkaku pada hari Minggu.

Salah satu dari mereka dipersenjatai dengan apa yang tampak seperti "autocannon", kata penjaga pantai. Namun, tidak jelas apakah kapal itu identik dengan yang masuk ke perairan Jepang pekan lalu.

Terkait hal itu, Kirby mengatakan setiap bangsa harus bebas dari paksaan dan mampu mengejar pertumbuhan ekonomi yang konsisten dengan aturan dan norma yang diterima. Pemerintah China, melalui tindakannya, merusak tatanan internasional berbasis aturan, yang diuntungkan oleh Beijing sendiri.