Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Adhi Karya Kantongi Kontrak Baru Rp7,5 Triliun

Adhi Karya Kantongi Kontrak Baru Rp7,5 Triliun Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Corporate Secretary PT Adhi Karya, Parwanto Noegroho mengatakan, PT Adhi Karya (Persero) Tbk mencatat perolehan kontrak baru sebesar Rp7,5 triliun (di luar pajak) pada Oktober 2020, naik 20,8% dibandingkan bulan sebelumnya sebesar Rp6,2 triliun (di luar pajak).

"Sehingga nilai total order book sebesar Rp38,0 triliun (di luar pajak)," kata Parwanto dalam keterangan tertulis Jakarta, Senin (16/11/2020).

Parwanto mengatakan, realisasi perolehan kontrak baru yang diraih BUMN konstruksi itu pada Oktober 2020 terdiri dari pembangunan Jalan Malinau-Semamu di Kalimantan Utara (Rp193,2 miliar), pembangunan Jalan Bypass Bandara Lombok-Mandalika Fase 2 (Rp160,9 miliar), dan pengaman Sungai Beringin di Jawa Tengah (Rp147,6 miliar).

Baca Juga: Indonesia Raup Kontrak Dagang Rp6,62 T dari Jepang hingga Australia

Selanjutnya Pos Lintas Batas Negara Daerah Natuna di Kepulauan Riau (Rp121,1 miliar), Bendungan Leuwi Keris di Jawa Barat (Rp111,0 miliar), dan sisanya didominasi oleh proyek bendungan (Rp164,1 miliar), serta proyek lainnya yang terdiri dari proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pasar, rumah sakit, properti, dan lain-lain (Rp389,5 miliar).

"Ada pun kontribusi per lini bisnis pada perolehan kontrak baru Oktober 2020, meliputi lini bisnis konstruksi dan energi sebesar 90%, properti sebesar 9% dan sisanya merupakan lini bisnis lainnya," kata Parwanto.

Sedangkan, pada tipe pekerjaan, perolehan kontrak baru terdiri dari proyek gedung sebesar 36%, MRT sebesar 19%, jalan dan jembatan sebesar 22%, serta proyek Infrastruktur lainnya seperti pembuatan bendungan, bandara, dan proyek-proyek perancangan, pengadaan dan konstruksi (EPC) sebesar 23%.

Sementara itu berdasarkan segmentasi kepemilikan, realisasi kontrak baru yang didapat emiten berkode saham ADHI dari pemerintah sebesar 77%, BUMN sebesar 17%, sementara swasta/lainnya sebesar 6%.

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Mochamad Rizky Fauzan
Editor: Rosmayanti

Bagikan Artikel: