Civil Society Watch Sayangkan Sikap Koalisi Masyarakat yang Tolak Penyebutan KKB Teroris

Ade Armando menyatakan sikap mengatasnamakan Civil Society Watch (CSW) yang menyayangkan dikeluarkannya pernyataan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan (6 Mei 2021) menyikapi ketetapan pemerintah tentang penyebutan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sebagai Kelompok Teroris.

CSW, seagai lembaga yang peduli dengan kehadiran dan aktivitas masyarakat sipil dalam demokrasi di Indonesia, menilai pernyataan sikap itu dapat menimbulkan pandangan negatif masyarakat terhadap upaya pemerintah saat ini untuk mengatasi aksi-aksi biadab yang dilakukan Kelompok Pemberontak Bersenjata di Papua yang terus memakan korban masyarakat sipil di daerah tersebut.

Baca Juga: Konflik dengan KKB Teroris Jadi Ancaman Nyata yang Menyusahkan Warga Papua

Selain itu, pernyataan sikap tersebut cenderung menyudutkan pemerintah sebagai pihak yang seolah-olah dengan sengaja berusaha menindas Hak Asasi Manusia di Papua, karena melakukan rangkaian langkah tegas dan keras untuk membasmi gerakan bersenjata yang sudah memakan korban rakyat Papua.

Apalagi pernyataan sikap ini ditandatangani LSM-LSM terkemuka dan berpengaruh yang justru diharapkan dukungan dan keterlibatannya dalam mencari cara terbaik untuk menghentikan aksi gerakan bersenjata yang biadab di Papua.

Para penandatangan yang menjadi bagian dari koalisi tersebut adalah: Imparsial, ELSAM, LBH Pers, ICW, LBH Masyarakat, LBH Jakarta, ICJR, PILNET Indonesia, Centra Initiative, HRWG, Setara Institute, WALHI, PBHI, Public Virtue, Amnesty International Indonesia, dan Kontras. Sejumlah poin dalam pernyataan Koalisi yang disayangkan CSW adalah:

1. Koalisi menganggap kebijakan penyebutan ‘teroris’ pada kelompok kriminal bersenjata ini adalah jalan pintas yang melegitimasi kekarasan yang selama ini dilakukan.

2. Koalisi menganggap kebijakan ini mempertegas pengabaian pendekatan keamanan manusia dalam penyelesaian konflik.