Senat Ini Usul Dirikan Kantor Berbasis Blockchain

Warta Ekonomi, Jakarta -

Amerika mendapat RUU baru yang diajukan pada hari Kamis. RUU dengan kode H.R.9067 tersebut berusaha untuk membuat sebuah kantor yang akan "mengoordinasikan" aplikasi federal dari teknologi blockchain.

Disponsori oleh Representatif Darren Soto, seorang Demokrat yang mewakili distrik ke-9 Florida, RUU itu akan "mendirikan kantor di dalam Departemen Perdagangan untuk mengoordinasikan semua penyebaran dan aktivitas terkait non-pertahanan yang terkait dengan teknologi blockchain dalam Pemerintah Federal" menurut laporan Cointelegraph, Senin (5/1/2021). Pada 31 Desember, RUU itu dirujuk ke Komite Energi dan Perdagangan DPR.

Baca Juga: Intip Cara Blockchain Buat Pemilu AS Lebih Terpercaya

Meskipun teks RUU tersebut belum dirilis, sponsor RUU tersebut mungkin memberikan beberapa indikasi jenis aplikasi teknologi blockchain yang akan diupayakan untuk "dikoordinasikan" oleh kantor tersebut. Soto telah terbukti dalam beberapa bulan terakhir menjadi pendukung yang makin vokal untuk kedua cryptocurrency dan untuk teknologi blockchain secara umum.

Menyusul berita bahwa Layanan Pos Amerika Serikat telah mengajukan paten untuk sistem pemungutan suara berbasis blockchain, wakil ketua dari Blockchain Caucus mengatakan kepada Cointelegraph dalam sebuah wawancara bahwa dia berharap itu akan digunakan dalam waktu dekat.

"Tentu saya bisa melihatnya segera digunakan, selama beberapa siklus pemilu berikutnya," katanya.

Selain itu, pada bulan September Soto mengumumkan puncak dari "hampir dua tahun mendorong" rekan-rekannya di Komite Energi dan Perdagangan: Undang-Undang Taksonomi Digital yang akan mengarah pada studi tentang penggunaan teknologi blockchain di pemerintahan. Membuat kantor seperti yang dijelaskan oleh H.R.9067 mungkin akan mengarah pada adopsi dan implementasi yang lebih cepat dari teknologi tersebut.

Advokasi cryptocurrency Soto sangat kuat akhir-akhir ini. Penduduk asli Florida juga di antara sembilan anggota kongres yang menghukum Departemen Keuangan karena mengizinkan lebih dari dua minggu untuk berkomentar tentang aturan pemantauan crypto baru. Aturan tersebut telah menyebabkan seruan di seluruh komunitas cryptocurrency dan beberapa berspekulasi bahwa Departemen Keuangan mungkin menghadapi tuntutan hukum karena melanggar prosedur.