Novel Bamukmin: Moeldoko Gagal Paham

Warta Ekonomi, Jakarta -

Tokoh 212, Novel Bamukmin, menyebut Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko gagal paham memahami hasil Ijtima Ulama IV yang salah satunya mewujudkan NKRI bersyariah sesuai Pancasila dan UUD 1945.

"Namun kalau dikatakan Ijtima Ulama IV tidak sejalan dengan UUD 45 adalah kegagal pahaman yang akut karena jelas poin-poin apa yang tertuang dalam Ijtima Ulama IV mengacu pada Pancasila dan UUD 45," kata Novel di Jakarta, Rabu (7/8/2019).

Novel menjelaskan, UUD 1945 memenuhi unsur ketuhanan sehingga sejalan dengan peran ulama. Menurut dia, ulama telah berperan melawan penjajahan sebelum NKRI lahir. Perjuangan itu terus berlanjut hingga saat ini.

Baca Juga: Moeldoko Bilang Percuma Dialog dengan FPI Karena...

"Peran ulama yang tercantum dalam Ijtima Ulama IV masih konsisten bahkan terdepan menjaga negara dan bangsa ini melawan penjajahan gaya baru dari asing dan aseng," tegasnya.

"Dan coba kepada Moeldoko poin mana Ijtima Ulama IV ini yang tidak sejalan dengan UUD 45, harus bisa menjelaskan itu," sambung dia.

Kendati demikian, Novel memaklumi Moeldoko ataupun pemerintah memiliki hak untuk tidak menganggap hasil Ijtima Ulama IV. Namun, Novel meminta agar pemerintah tidak gagal paham memahami gagasan penting dari hasil musyawarah para ulama.

Baca Juga: Baru Ngaku, Ternyata PA 212 Pernah Dapat Wejangan dari Mbah Moen

"Sekali lagi ini tanggapan pribadi saya sebagai tokoh 212 yang juga peserta Ijtima Ulama IV," ucap Novel.

Dalam kesempatan terpisah, sebelumnya Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko tak menganggap hasil Ijtima Ulama IV yang salah satunya mewujudkan NKRI bersyariah. Mantan Panglima TNI itu menegaskan Indonesia bukan negara Islam.

"Gini, negara kita ini kan bukan negara Islam. Negara kita ini sudah jelas ideologinya. Saya sudah mengatakan, negara ini bukan negara ijtima, gitu loh. Aturannya sudah jelas, negara ini adalah negara hukum. Ada konstitusi, UUD 45, ada UU, ada Perpres, ya sudah ikuti, apalagi," tandasnya," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/8/2019).