Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

UMJ Dirikan Pusat Studi Perbatasan dan Pesisir

UMJ Dirikan Pusat Studi Perbatasan dan Pesisir Kredit Foto: Antara/Fikri Yusuf
Warta Ekonomi, Jakarta -

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) meresmikan pembentukan Pusat Studi Perbatasan dan Pesisir (PSPP). Peresmian diikuti dengan kegiatan webinar secara virtual bertema: Melintas Batas dan Pesisir pada Kamis, (17/12/ 2020) secara daring.

Ketua PSPP Dr. Endang Rudiatin menyampaikan bahwa PSPP akan diarahkan sebagai pusat studi dalam mengkaji permasalahan dan pengembangan taraf hidup dan kesejahtaraan masyarakat di wilayah perbatasan dan pesisir.

Baca Juga: Puji Tuhan! Usaha Lindungi Pelaut Akhirnya Sukses Diraih Indonesia di PBB

Sementara itu Dekan FISIP UMJ Dr. Mamun Murod, mengatakan terdapat dua isu penting terkait isu perbatasan di daratan dan perbatasan di kelautan. Keduanya sama-sama memiliki masalah yang cukup pelik.

"Pemerintah perlu mendengar masukan dari lembaga terkait, termasuk perguruan tinggi. Ini penting dalam membantu akselerasi program di wilayah perbatasan dan pesisir. Penanganan di kedua wilayah tersebut merupakan wajah dan citra diri kita baik di dalam maupun luar", papar Mamun.

Rektor UMJ Prof Syaiful Bakhri menekankan bahwa PSPP FISIP UMJ merupakan kajian multidisiplin yang membutuhkan banyak bidang keilmuan. Hal ini karena kompleksitas permasalahan yang terjadi di kedua wilayah sensitif ini bagi kedaulatan bangsa.

“Bila kita berbicara tentang perbatasan itu menyangkut kedaulatan territorial bangsa ini, sementara isu pesisir juga menyangkut ekosistem lingkungan dan sosial budaya wilayah yang bersangkutan,” ungkapnya.

Di sisi lain Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono memaparkan program pengembangan wilayah perbatasan dan pesisir sesuai rencana tata ruang. Menurutnya saat ini pengembangan program di kedua wilayah ini sesuai dengan Visi Misi Presiden dan RPJMN 2020-2024.

“Target pembangunan infrastruktur dari kami hingga 2024 yaitu pembangunan sumber daya Air, Konektivitas dan pemukiman,” jelas Hadi.

Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas Sri Yanti JS mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki potensi ekosistem pesisir yang besar untuk dikembangkan. “Hanya saja ada faktor tekanan tinggi dan permasalahan yang kita hadapi dalam mengembangkan wilayah ini. Tetapi pemerintah tetap memiliki pengelolaan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat setempat," ujarnya.

Acara webinar ini ditutup dengan keynote speech dari Sekjen PP Muhammadiyah dan Profesor Abdul Mu'ti

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Boyke P. Siregar
Editor: Muhammad Syahrianto

Bagikan Artikel: