Gara-Gara Solar Subsidi Kosong, Puskepi Minta BPH Migas Cabut Aturan Penyaluran BBM

Direktur Pusat Kebijakan Publik (Puskepi), Sofyano Zakaria meminta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk mencabut aturan mengenai kuota penyaluran BBM bersubsidi yang ditentukan per SPBU.

Ia menilai hal tersebut menjadi penyebab kekosongan solar subsidi di sejumlah wilayah.

Baca Juga: BBM Solar Langka, AEPI: Ini Gara-Gara Regulasi yang Kacau

"Dengan pemberian relaksasi oleh BPH (Migas), ini bisa dimaknai bahwa secara tak langsung BPH mengakui ada kesalahan dalam membuat kebijakan, keputusan tentang penetapan kuota solar subsidi berdasarkan lembaga penyalur," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (23/10/2021).

"Jika tidak ada kelemahan atau kesalahan, kenapa harus dikeluarkan relaksasi. Relaksasi bisa dipahami publik sebagai keputusan 'melonggarkan' penentuan kuota solar subsidi dari per lembaga penyalur menjadi per wilayah (Kabupaten/Kota)," sambung dia.

Baca Juga: Pembelian BBM Meningkat, Pengamat: Tanda Ekonomi Mulai Tumbuh

Lebih lanjut, ia mengatakan kuota yang mengacu pada lembaga penyalur telah terbukti menimbulkan masalah pada kecepatan penanganan kekosongan solar di SPBU. 

"Artinya BPH harusnya mencabut peraturan atau keputusan terkait penentuan kuota solat PSO perlembaga penyalur, bukan cuma hanya membuat keputusan Relaksasi saja," tegas dia.