Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

BRG dan Lapan Teken MoU Penyediaan Data Restorasi Gambut

BRG dan Lapan Teken MoU Penyediaan Data Restorasi Gambut Kredit Foto: Vicky Fadil
Warta Ekonomi, Jakarta -

Badan Restorasi Gambut (BRG) dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Penginderaan Jauh untuk Mendukung Restorasi Ekosistem Gambut. Kerja sama ini akan berlangsung hingga 31 Desember 2020.

Penekenan kerja sama itu dilakukan langsung oleh Kepala BRG Nazir Foead dan Kepala Lapan, Thomas Djamaluddin di Jakarta, Senin (18/3/2019).

Kepala BRG Nazir Foead mengatakan, kedua lembaga sepakat untuk melakukan sinergi sumber daya yang dimiliki masing-masing guna mendukung pelaksanaan restorasi gambut di tujuh provinsi target restorasi gambut.

"Nota kesepahaman ini akan menjadi pedoman bagi BRG dan Lapan untuk melaksanakan kegiatan restorasi ekosistem gambut, baik dalam perencanaan, monitoring, serta penelitian dan pengembangan terkait dengan restorasi ekosistem gambut dengan memanfaatkan keunggulan teknologi, data, dan informasi penginderaan jauh," kata Nazir.

Baca Juga: 97 Titik Panas Terdeteksi di Sumatera, Indikasi Karhutla 70%

Ia menambahkan bahwa kerja sama ini akan mencakup pemanfaatan data dan informasi penginderaan jauh berupa identifikasi burn scar, jaringan kanal, pembukaan lahan, dan data titik panas (hotspot). Selain itu, dalam kerja sama ini juga akan dilaksanakan pengembangan sistem informasi dan monitoring pelaksanaan restorasi ekosistem gambut serta pemanfaatan data LiFAR dan hasil investasi ekosistem gambut di tujuh provinsi.

"Terakhir, perlu dilakukan pula penyebarluasan hasil kerja sama agar dapat diakses publik dan memberi manfaat untuk pemulihan ekosistem gambut," tambah Nazir.

Ia juga menekankan bahwa sesuai dengan mandat dalam kerja sama ini, upaya koordinasi dan fasilitas restorasi jutaan hektare lahan gambut yang rusak di tujuh provinsi harus dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Sementara itu, Thomas Djamaluddin mengatakan bahwa kerja sama ini akan bermanfaat dalam upaya untuk mengurangi dampak kebakaran hutan yang sudah sedemikian intensif.

"Kami juga sudah merasakan betapa merepotkan kebakaran hutan. Asap yang dihasilkan luar biasa dan untuk memadamkannya membutuhkan waktu yang lama," ucapnya.

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Boyke P. Siregar
Editor: Rosmayanti

Bagikan Artikel: