Benarkah Krisis Pangan Menimpa Indonesia? Jawaban DPR Bikin Tenang

Warta Ekonomi, Jakarta -

Peringatan dari sejumlah organisasi dunia yang bergerak di bidang pangan, bahwa sebagai dampak terjadinya pandemi Covid-19, berpotensi memunculkan krisis pangan baru yang berpengaruh terhadap ketahanan pangan suatu negara, tidak “diamini” sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI).

Menurut anggota Komisi IV dari Fraksi Partai Golkar DPR-RI Panggah Susanto, pihaknya belum melihat, saat ini terjadi krisis di bidang pangan. Namun dia tidak menampik terjadinya penurunan tajam, harga sejumlah komoditi pangan di beberapa daerah di Indonesia.

“Ada beberapa produk pangan yang harganya turun tajam di sejumlah daerah di Indonesia, di Jawa Tengah seperti di Pekalongan, Temanggung, Pemalang, sampai Purworejo, seperti harga singkong (ketela), dan juga kopi mengalami penurunan,” kata Panggah.

Baca Juga: Demi Stabilitas Pangan, Kementan Dukung Pertanian di Wilayah Ini

Bahkan dapat dikatakan harga produk pangan tersebut tidak ada harganya. Namun kami tidak melihat kondisi tersebut berdampak pada terjadinya krisis pangan, karena masyarakat masih dapat mencari produk substitusi pangan. Kendati bukan termasuk produk pangan, harga tembakau juga mengalami penurunan.

Dewan melihat, penurunan harga tersebut lebih banyak disebabkanturunnya daya beli. Meski demikian Panggah belum memastikan hal tersebut, mengingat pernyataan tersebut perlu dikaji kembali, betulkah terjadinya penurunan harga produk pertanian disebabkan turunnya daya beli semasa pandemi Covid-19.

Baca Juga: Bamsoet Dorong Kaum Milenial Majukan Bidang Pertanian

"Ada dugaan kuat, turunnya harga komoditi ini berkorelasi dengan daya beli masyarakat yang turun. Sebab apabiladaya beli konsumen mengalami penurunan, akan berdampak secara luas,“ papar Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah ini.

Terkaitdengan masalah pendapatan masyarakat yang turun, atau banyak yang kehilangan mata pencaharian di masa pandemi Covid-19, pada akhirnya mendorong pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam bentuk bantuan sosial dan bantuan tunai. "Tujuannya untuk mengatasi ketahanan pangan di dalam negeri. Namun perlu dimonitor juga untuk mengetahui, apakah bantuan pemerintah tersebut sudah optimal, demikian juga menyangkut efektivitas bantuannya," tandas Panggah.