Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Mengupas Standar Ganda Emmanuel Macron pada Umat Islam

Mengupas Standar Ganda Emmanuel Macron pada Umat Islam Kredit Foto: Antara/REUTERS/Gonzalo Fuentes
Warta Ekonomi, Washington -

Abdus Sattar Ghazali, Pemimpin Redaksi Journal of America mengatakan, kasus pemenggalan Samuel Paty sekali lagi memicu kontroversi karikatur anti-Islam yang mendorong perang antara Prancis dan Muslim. 

Beberapa hari sebelum pembunuhan Paty, pada Jumat 2 Oktober, Presiden Prancis Emmanuel Macron telah membuat pidato kontroversial, menyatakan bahwa "Islam adalah agama yang sedang mengalami krisis di seluruh dunia saat ini."

Baca Juga: Pemimpin Negara-negara Eropa Bahas Ancaman Ekstremis, Ada Emmanuel Macron

Menanggapi komentar Macron, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan esok hari, Sabtu 3 Oktober mengatakan dia yakin mitranya dari Prancis itu membutuhkan 'perawatan mental.' 

"Apa masalah Macron dengan Islam? Apa masalahnya dengan Muslim?" Erdogan menambahkan. Setelahnya, Prancis memanggil duta besarnya untuk Turki pada hari Ahad sebagai tanggapan atas komentar Erdogan.

Bukan hanya Turki, komentar anti-Islam Macron juga dikutuk secara luas di negara-negara Arab dan Muslim, sementara beberapa negara Arab menyerukan boikot produk Prancis. Pada Rabu, 28 Oktober, majalah Prancis Charlie Hebdo kembali membuat kontroversi dengan menerbitkan karikatur yang menyindir Erdogan.

Kartun tersebut menggambarkan Presiden Turki sedang duduk dengan hanya memakai kaos dan pakaian dalam, minum bir, dan mengangkat pakaian seorang wanita berjilbab untuk memperlihatkan bagian belakangnya yang telanjang. 

Karikatur Erdogan juga dilengkapi gelembung ucapan yang bertuliskan “Ouuuh! Nabi!", menunjukkan bahwa Erdogan hanya berpura-pura menjadi pembela Islam yang setia. Judul yang diterbitkan bersama kartun tersebut berbunyi: "Erdogan: Secara pribadi, dia sangat lucu!"

Kantor Kepala Kejaksaan Ankara meluncurkan penyelidikan terhadap manajer Charlie Hebdo atas kartun itu, kantor berita Anadolu yang dikelola pemerintah mengeluarkan pernyataan, "Menghina presiden adalah kejahatan di Turki yang dapat dihukum hingga empat tahun penjara."

Erdogan sendiri mengatakan dia tidak melihat gambar itu dan tidak mengatakan apa-apa tentang publikasi yang "tidak terhormat" itu.

"Kesedihan dan kemarahan saya tidak berasal dari serangan yang menjijikkan terhadap diri saya tetapi dari fakta bahwa (publikasi) yang sama adalah sumber serangan tidak sopan terhadap Nabi saya yang terkasih," kata Erdogan. 

Meski telah menerima banyak kecaman hingga boikot, Presiden Macron dengan tegas menyatakan bahwa Prancis tidak akan melepaskan kartun, gambar atau karikatur 'tercela' itu. "Kami akan membela kebebasan dengan sangat baik dan kami akan membawa sekularisme," ujar Macron. 

Namun deklarasi Macron tentang pembelaannya atas hak berbicara, menurut Will Morro, penulis 'Nobody Believes Crazy', bertentangan dengan riwayat pemerintahannya yang paling terkenal karena dikutuk  organisasi hak asasi manusia internasional karena kekerasan yang dilakukan polisi Prancis kepada kelompok pengunjuk rasa. 

Dia bahkan terlibat dalam perang imperialis di seluruh Sahel dan Timur Tengah, yang dengan sengaja mengizinkan ribuan pengungsi yang mencoba mencapai Eropa dengan perahu untuk tenggelam di Mediterania.

"Sulit untuk menggambarkan kemunafikan yang terlibat dalam upaya Macron untuk menampilkan dirinya sebagai benteng untuk tradisi demokrasi dan kebebasan berbicara, karena pemerintahannya sendiri dikutuk oleh organisasi hak asasi manusia internasional," tulis Morro yang dikutip di Milli Gazette, Senin (16/11/2020).

Disisi lain, Macron sedang bersiap untuk memperkenalkan undang-undang baru pada Desember mendatang, yang akan memberikan kekuasaan kepada pemerintah Prancis untuk memantau dan mengatur masjid dan komunitas Islam.

Rencana 'anti-Islam' Macron juga digunakan kelompok ekstrimis sayap kanan, National Rally dan Marine Le Pen sebagai alasan untuk lebih keras 'memperlakukan' imigran dan Muslim.

Seluruh lembaga politik, mulai dari La France Insoumise karya Jean-Luc Mélenchon hingga Partai Sosialis (PS) dan Partai Republik (LR), bahkan telah bergabung di balik seruan munafik Macron untuk "persatuan nasional", kata Morro. 

Elite yang berkuasa berusaha menggunakan kemarahan penduduk atas kasus Paty untuk membangun dukungan bagi program reaksioner Macron, menciptakan suasana histeria anti-Muslim. Akibatnya, banyak lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan masjid ditutup dalam dua pekan terakhir.

Prancis juga telah memutuskan untuk membubarkan badan amal Muslim Prancis terbesar, BarakaCity, yang membantu hampir 2 juta orang di 26 negara. Pendiri salah satu yayasan amal Muslim terbesar Prancis mengatakan, dia dan timnya ingin mencari suaka di Turki untuk melanjutkan pekerjaan kemanusiaan mereka. 

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Muhammad Syahrianto

Bagikan Artikel: