Pasukan Khusus Australia Diduga Bunuh 39 Tahanan Afghanistan

Warta Ekonomi, Sydney -

Australia mengatakan 19 tentara dan mantan tentara mereka berpotensi dituntut secara pidana karena diduga membunuh 39 penduduk Afghanistan, sebagian besar dari mereka telah ditangkap dan tidak bersenjata.

Merinci temuan dari penyelidikan yang telah lama ditunggu-tunggu tentang perilaku personel pasukan khusus Australia di Afghanistan antara tahun 2005 dan 2016, Jenderal Angus John Campbell mengatakan mempunyai informasi yang dapat dipercaya dari 39 pembunuhan di luar hukum oleh 25 personel Pasukan Khusus Australia dalam 23 insiden terpisah.

Baca Juga: Waspadai Armada Xi Jinping, Jepang Gandeng Kekuatan Australia

Campbell mengatakan semua pembunuhan itu berada di luar "panasnya pertempuran."

"Hasil penyelidikan ini menduga terjadi pelanggaran paling serius atas tingkah laku militer dan nilai-nilai profesional," kata Campbell kepada wartawan di Canberra.

"Pembunuhan di luar hukum, terhadap warga sipil dan tahanan tidak pernah dapat diterima," tegasnya seperti dikutip dari Reuters, Kamis (19/11/2020).

Laporan itu mengatakan mayoritas dari mereka yang terbunuh, termasuk tahanan, petani dan penduduk lokal Afghanistan lainnya, ditangkap ketika mereka dibunuh dan karenanya dilindungi oleh hukum internasional.

Akibatnya, Campbell mengatakan, 19 anggota dan mantan militer Australia akan dirujuk ke penyelidik khusus yang akan segera ditunjuk untuk menentukan apakah ada cukup bukti untuk dilakukannya penuntutan.

Menteri Pertahanan Australia Linda Reynolds pekan lalu mengatakan bahwa Canberra telah diberitahu bahwa penuntutan lokal akan meniadakan dakwaan di Pengadilan Kriminal Internasional di Den Haag.

Perdana Menteri Australia Scott Morrison sebelumnya telah memperingatkan bahwa laporan itu akan mencakup "berita sulit dan berat bagi warga Australia", tetapi hanya sedikit yang mengharapkan pengungkapan yang paling mengejutkan.

Sementara laporan itu dihapus secara besar-besaran, termasuk tuduhan bahwa personel pasukan khusus senior memerintahkan pembunuhan orang-orang Afghanistan yang tidak bersenjata.

"Ada informasi yang dapat dipercaya bahwa tentara junior diminta oleh komandan patroli mereka untuk menembak seorang tahanan, untuk mendapatkan pembunuhan pertama prajurit tersebut, dalam praktik yang dikenal sebagai 'blooding'," bunyi laporan itu.

"Begitu seseorang terbunuh, mereka yang diduga bertanggung jawab akan melakukan adegan perkelahian dengan senjata atau peralatan asing untuk membenarkan tindakan mereka," laporan itu menyimpulkan.

Tindakan tersebut tidak segera terungkap karena apa yang disimpulkan oleh laporan itu sebagai budaya kerahasiaan dan kompartementalisasi di mana informasi disimpan dan dikendalikan dalam patroli.

Laporan Australia merekomendasikan Canberra untuk memberi kompensasi kepada keluarga korban bahkan tanpa penuntutan yang berhasil.

Scott Morrison telah berbicara dengan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani menjelang laporan tersebut dirilis, kata sumber yang mengetahui percakapan tersebut.

Australia telah menempatkan pasukan di Afghanistan sejak 2002 sebagai bagian dari koalisi pimpinan AS yang memerangi milisi Taliban.