Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Video
Indeks
About Us
Social Media

Stafsus Mensesneg Buka-Bukaan, Katanya Pemindahan Ibu Kota Negara Itu untuk...

Stafsus Mensesneg Buka-Bukaan, Katanya Pemindahan Ibu Kota Negara Itu untuk... Kredit Foto: Instagram/I Nyoman Nuarta
Warta Ekonomi, Jakarta -

Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini menyebut ibu kota negara (IKN) Nusantara hadir guna menjawab kebutuhan masa depan. Dengan adanya IKN Nusantara, pemerintah juga berupaya untuk mengurangi beban Jakarta.

Faldo kemudian meminta kepada publik untuk jangan berpikir kalau pemindahannya ke Kalimantan Timur akan dilakukan besok atau lusa. Menurutnya pemindahan ibu kota pasti akan dilakukan secara bertahap.

Baca Juga: Soal Kepala Otorita IKN, Ruhut Sitompul: Sudahlah Anies Itu Tinggal Menunggu Masanya Saja Selesai

"Ini adalah upaya untuk mengurangi beban Jakarta. Ide ini merupakan pikiran Presiden sudah sejak waktu yang lama," kata Faldo dalam keterangan tertulisnya, Jumat (28/1/2022).

Pemindahan ibu kota tersebut lantas mendapatkan lampu hijau dengan pengesahan Undang-Undang IKN oleh DPR RI. Dari situ, Faldo menegaskan kalau pemerintah sudah bisa melanjutkan prosesnya dengan membahas peraturan turunannya.

Sebagai perwakilan pemerintah, Faldo berharap UU IKN bisa menjadi solusi yang kongkret untuk masalah bangsa.

"Menghadirkan negara lebih nyata di berbagai pelosok negeri. Menjadi sebuah jembatan kebangsaan, jembatan politik, dan jembatan persatuan," pungkasnya.

DPR RI resmi menyerahkan draf Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) ke Sekretariat Negara (Setneg), Kamis (27/1/2022). Setelah menerima draf, pemerintah memiliki waktu satu bulan untuk melakukan pengkajian terhadap UU IKN tersebut.

Penyerahan tersebut dilakukan oleh Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar kepada Mensesneg Pratikno.

Baca Juga: Pengamat Blak-Blakkan Sebut Bila Anies Baswedan Pimpin IKN Maka Akan Pengaruhi...

"Tadi sudah diserahkan jam 17.35 WIB," kata Indra saat dihubungi wartawan, Kamis.

Indra menyebut kalau UU IKN itu terdiri dari 11 bab dan 44 pasal. Usai UU IKN diserahkan, maka langkah selanjutnya yang dilakukan sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011.

Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Suara.com. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Suara.com.

Editor: Adrial Akbar

Bagikan Artikel:

Video Pilihan